Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, memberikan sorotan tajam terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai terus merosot dalam lima tahun terakhir. Dalam gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Partai Ummat di Yogyakarta, Sabtu (2/5/2026), mantan Ketua MPR tersebut membeberkan data penurunan signifikan populasi kelas menengah Indonesia yang menyusut dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024. Amien menegaskan bahwa fenomena ini merupakan sinyal bahaya yang harus segera direspons oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang.
Dampak dari menyusutnya kelas menengah ini tentu tidak main-main. Secara sosiologis dan ekonomi, kelas menengah merupakan tulang punggung daya beli nasional yang menjaga roda industri tetap berputar. Ketika populasi ini menurun, daya beli masyarakat secara makro akan melemah, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Jika tidak segera diintervensi, penurunan ini berisiko menciptakan kesenjangan sosial yang lebih lebar, di mana masyarakat terjebak dalam kondisi "turun kelas" menjadi kelompok rentan, yang justru akan membebani postur fiskal negara di masa depan.
Dalam pandangan Amien, salah satu akar masalah yang menggerogoti ekonomi Indonesia adalah dominasi oligarki dan "kekuatan ekonomi gelap" yang telah bercokol cukup lama. Ia menyoroti pola penguasaan lahan serta sektor pertambangan strategis—seperti emas, nikel, dan perak—yang dinilai masih menggunakan pola lama sejak era Orde Baru. Menurutnya, praktik ini membuat Indonesia seolah-olah menjadi "ayam bertelur emas" yang kekayaannya justru lebih banyak dinikmati oleh pihak asing atau kelompok tertentu, alih-alih memberikan kemakmuran merata bagi rakyat.
Sebagai solusi, Amien mendesak Presiden Prabowo untuk kembali memegang teguh amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia berkeyakinan bahwa jika pemerintah mampu mengembalikan kedaulatan atas kekayaan alam dan mengelolanya secara mandiri untuk kepentingan bangsa, maka dukungan rakyat akan mengalir deras. Amien menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan moril penuh kepada Presiden Prabowo, asalkan kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar berpijak pada kedaulatan nasional.
Di sisi lain, pemerintah saat ini memiliki perspektif tersendiri mengenai prioritas pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, sebelumnya telah meminta masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan rentan miskin, untuk bersabar. Menurut Muhaimin, dalam satu setengah tahun masa jabatan, pemerintahan Prabowo masih memfokuskan seluruh sumber daya untuk menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa setelah beban kemiskinan ekstrem teratasi, pemerintah baru akan bergeser untuk menangani persoalan kelas menengah yang saat ini merasa tertekan oleh beban hidup.
Terlepas dari perdebatan mengenai prioritas anggaran dan kebijakan, visi Indonesia Emas 2045 tetap menjadi jangkar yang menyatukan semua elemen bangsa. Target ambisius seperti peningkatan pendapatan per kapita hingga US$ 30.300 dan pengentasan stunting adalah pekerjaan rumah raksasa yang tidak bisa ditunda. Bagaimanapun, kolaborasi antara kritik konstruktif dan eksekusi kebijakan yang terukur menjadi kunci. Tantangannya kini terletak pada bagaimana pemerintah mampu menyeimbangkan ambisi pertumbuhan makro dengan perlindungan nyata bagi daya beli masyarakat, agar mimpi menjadi negara maju tidak justru meninggalkan mereka yang paling membutuhkan perlindungan di tengah perjalanan.
