Ekonomi Indonesia diprediksi mampu mencatatkan pertumbuhan di kisaran 5,25 hingga 5,35 persen pada triwulan pertama tahun 2026. Angka ini menjadi sorotan utama jelang pengumuman resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadwalkan pada 5 Mei mendatang. Proyeksi yang dirilis oleh Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia ini memberikan gambaran bahwa meski dihantam berbagai tekanan eksternal, mesin ekonomi nasional masih mampu berputar cukup kencang pada awal tahun ini, terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang solid, aktivitas investasi (PMTB), serta stimulus belanja pemerintah.
Dampak dari pertumbuhan ini sangat krusial bagi stabilitas ekonomi nasional sepanjang tahun. Jika realisasi angka tersebut sesuai dengan prediksi, Indonesia setidaknya memiliki bantalan awal yang kuat untuk menghadapi sisa tahun 2026 yang diprediksi akan jauh lebih menantang. Namun, perlu dicatat bahwa pertumbuhan yang kuat di tiga bulan pertama bukan berarti kondisi akan terus melandai. Sebaliknya, ekonomi domestik tengah menghadapi ancaman nyata dari kenaikan biaya produksi global yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat secara perlahan namun pasti.
Penyebab utama dari potensi melambatnya pertumbuhan setelah kuartal pertama adalah fenomena cost-push inflation atau inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi. Gelombang kenaikan harga komoditas global, seperti nafta yang mendongkrak harga plastik serta lonjakan harga minyak mentah dunia, mulai merambat ke pasar domestik. Hal ini diperparah dengan kenaikan harga LPG non-subsidi sebesar 18 persen dan fluktuasi harga minyak goreng. Bagi kelas menengah, akumulasi kenaikan harga kebutuhan pokok ini merupakan sinyal bahaya yang bisa menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga di kuartal-kuartal berikutnya.
Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah saat ini tengah berada di bawah tekanan hebat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Beban subsidi dan kompensasi BBM membengkak drastis; hingga Februari 2026, realisasinya telah mencapai Rp 51,5 triliun, melonjak 382,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini membuat defisit APBN hingga akhir Maret membengkak hingga Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB. Angka ini merupakan rekor defisit tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode triwulan pertama, sebuah tantangan berat bagi ruang gerak fiskal negara ke depan.
Meskipun CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2026 hanya berada di kisaran 4,9 hingga 5,1 persen, optimisme justru datang dari jajaran kabinet. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Juda Agung sepakat bahwa ekonomi nasional mampu menembus angka 5,5 persen pada triwulan pertama. Keyakinan pemerintah ini bertumpu pada performa pendapatan negara, terutama dari sektor pajak yang dinilai cukup tangguh, serta dorongan belanja pemerintah yang masih terus digenjot untuk menjaga roda ekonomi.
Menghadapi sisa tahun 2026, tantangan terbesar pemerintah bukan lagi sekadar memacu pertumbuhan, melainkan menjaga keseimbangan antara stimulus fiskal dan pengendalian inflasi. Jika ketegangan di Selat Hormuz terus berlanjut dan harga minyak dunia melampaui batas asumsi APBN, ruang fiskal akan semakin menyempit. Ketahanan ekonomi Indonesia di sisa tahun ini sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah mengelola subsidi tanpa mengorbankan daya beli masyarakat, sekaligus menjaga iklim investasi agar tidak tergerus oleh ketidakpastian geopolitik global yang semakin sulit diprediksi.
