Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, menyoroti keberadaan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai salah satu faktor kunci di balik keputusan mereka mengubah outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Maret 2026 lalu. Dalam diskusi di Jakarta, Kamis (23/4/2026), Fitch mengungkapkan bahwa para investor global saat ini tengah memantau ketat tata kelola lembaga yang baru dibentuk tersebut, terutama terkait mekanisme pelaporan yang langsung di bawah presiden serta potensi perannya dalam membiayai program pemerintah di luar skema anggaran resmi.
Ketidakpastian ini berakar pada kekhawatiran bahwa Danantara—yang diproyeksikan sebagai sovereign wealth fund (SWF) kelas dunia—bisa terjerumus dalam praktik pendanaan yang bersifat politis. Menurut Samuel Kwok, Head of International Public Finance Asia-Pacific Fitch Ratings, jika sebuah entitas yang diklaim sebagai badan komersial justru lebih banyak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan politik daripada kalkulasi imbal hasil (ROI), hal ini akan menciptakan risiko sistemik bagi kepercayaan investor. "Kesenjangan antara anggaran belanja dan kebutuhan pemerintah tidak boleh ditutup dengan menarik dana dari SWF, karena itu akan mengaburkan fungsi utama lembaga tersebut sebagai pengelola kekayaan negara," tegas Samuel.
Dampak dari sentimen negatif ini cukup krusial bagi Indonesia. Jika kekhawatiran mengenai tata kelola ini tidak segera diatasi melalui transparansi yang lebih baik, reputasi Indonesia di mata pemodal asing bisa tergerus. Investor cenderung menjauhi pasar yang memiliki ketidakjelasan antara pemisahan aset negara dengan kepentingan fiskal jangka pendek pemerintah. Kepercayaan pasar adalah aset yang mahal; sekali narasi mengenai "politisasi investasi" menguat, maka biaya pendanaan (cost of fund) bagi Indonesia di pasar global berpotensi meningkat, yang pada akhirnya akan membebani ruang fiskal negara sendiri.
Sebagai informasi, Danantara saat ini mengemban mandat besar untuk melakukan konsolidasi terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini merupakan restrukturisasi aset negara yang paling ambisius dalam sejarah ekonomi Indonesia. Namun, kompleksitas konsolidasi ini menuntut standar tata kelola (governance) yang sangat ketat agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi, baik dalam aspek operasional maupun pengawasan, terutama mengingat struktur pelaporannya yang bersifat vertikal langsung kepada kepala negara.
Menanggapi sorotan tersebut, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa lembaganya tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Ia mengakui bahwa konsolidasi BUMN merupakan keputusan politik besar yang memerlukan keberanian, namun fokus utama Danantara tetap pada penciptaan nilai ekonomi dan profitabilitas. Pandu menekankan bahwa pihaknya sedang dalam tahap pembangunan sistem, sehingga rekam jejak yang terbatas saat ini diharapkan tidak serta-merta menjadi kesimpulan final atas kredibilitas lembaga.
Ke depan, tantangan terbesar Danantara bukan sekadar mengonsolidasikan aset BUMN yang bernilai jumbo, melainkan meyakinkan komunitas internasional bahwa mereka adalah entitas bisnis yang independen. Transparansi dalam setiap pengambilan keputusan investasi akan menjadi kunci utama. Jika Danantara mampu membuktikan diri sebagai lembaga yang steril dari intervensi politik jangka pendek, maka kekhawatiran Fitch Ratings hanyalah fase penyesuaian yang wajar bagi sebuah institusi baru. Namun, jika sebaliknya, Danantara justru berisiko menjadi beban baru bagi kredibilitas ekonomi nasional di masa depan.
