Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang kebijakan pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap produk plastik Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (Bopet) yang berasal dari India, Cina, dan Thailand. Kebijakan strategis ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2026 dan akan berlaku efektif selama lima tahun ke depan, terhitung sejak 4 April 2026 hingga 5 April 2031. Langkah ini diambil pemerintah sebagai respons atas hasil investigasi Komite Antidumping Indonesia (KADI) yang menemukan adanya indikasi praktik dagang tidak sehat yang masih terus berlangsung.
Praktik dumping sendiri merupakan strategi perdagangan di mana perusahaan asing menjual produknya di pasar domestik dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai normal di negara asalnya. Jika dibiarkan, fenomena ini berisiko mematikan industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing secara harga akibat gempuran produk impor yang murah namun tidak wajar. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah tidak hanya berupaya memulihkan keseimbangan pasar, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi produsen lokal agar tetap kompetitif di tengah arus perdagangan internasional yang semakin menantang.
Pemberlakuan PMK ini sekaligus menggantikan aturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 11/PMK.010/2021, yang masa berlakunya telah berakhir. Produk Bopet yang menjadi sasaran kebijakan ini mencakup berbagai bentuk plastik, seperti pelat, lembaran, film, foil, hingga strip lainnya yang masuk dalam pos tarif ex3920.62.10, ex3920.62.91, dan ex3920.62.99. Pemerintah telah menetapkan besaran tarif yang bervariasi bagi setiap perusahaan eksportir dari tiga negara tersebut, mulai dari angka terendah 2,2 persen hingga 10,6 persen, tergantung pada tingkat temuan praktik dumping yang dilakukan masing-masing entitas.
Secara teknis, kebijakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 yang memang memberikan kewenangan bagi negara untuk menerapkan instrumen perlindungan perdagangan. Dengan menetapkan tarif khusus bagi perusahaan seperti SRF Limited dari India, Shaoxing Xiangyu dari Cina, hingga Polyplex dari Thailand, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi distorsi harga yang merugikan. Dampak dari langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga komoditas plastik di pasar domestik sekaligus memberikan kepastian bagi investor lokal yang bergerak di sektor manufaktur plastik, sehingga mereka dapat merencanakan produksi jangka panjang dengan lebih tenang tanpa terganggu oleh barang impor yang tidak kompetitif secara adil.
Perpanjangan masa berlaku BMAD ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik perdagangan curang yang mengancam stabilitas ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang serba tidak menentu, langkah proteksi seperti ini menjadi instrumen penting untuk menjaga kedaulatan pasar domestik. Ke depannya, efektivitas kebijakan ini tentu akan terus dipantau melalui evaluasi berkala. Bagi para pelaku usaha dan importir, kepatuhan terhadap regulasi baru ini menjadi krusial agar operasional bisnis tetap berjalan lancar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
