Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan kepastian hukum guna memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Airlangga saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di Jakarta pada Jumat, 10 April 2026. Fokus utama pertemuan tersebut adalah mencari titik temu antara aktivitas pertambangan emas masyarakat yang kian masif dengan regulasi tata ruang serta perlindungan lingkungan yang ketat.
Dinamika pertambangan rakyat di Papua Barat kini memang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, aktivitas penambangan emas yang tersebar di sepanjang aliran sungai, lereng, hingga perbukitan telah menjadi roda penggerak ekonomi lokal yang vital. Namun, di sisi lain, kegiatan ini sering kali berbenturan dengan aturan kehutanan, kesesuaian tata ruang, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat. Tanpa payung hukum yang jelas, para pelaku usaha rakyat ini rentan terjebak dalam ketidakpastian yang tidak hanya merugikan mereka secara finansial, tetapi juga berisiko merusak ekosistem lingkungan yang rapuh.
Dampak dari ketidakpastian legalitas ini sangat nyata. Ketika masyarakat tidak memiliki ruang gerak yang sah, potensi ekonomi yang besar dari sektor pertambangan sering kali tidak tergarap secara maksimal dan justru menimbulkan kerugian lingkungan yang tidak terukur. Sebaliknya, jika pemerintah mampu memberikan legitimasi melalui skema pertambangan rakyat yang terkelola, maka masyarakat akan memiliki akses yang lebih aman, sekaligus memudahkan pemerintah dalam mengawasi praktik penambangan agar tetap ramah lingkungan. Inilah tantangan besar yang harus dijawab melalui sinergi kebijakan yang tidak hanya melihat angka pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan masa depan wilayah tersebut.
Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat berencana mengintensifkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, serta kementerian yang menangani urusan tata ruang. Langkah ini menjadi krusial mengingat Gubernur Papua Barat telah mengupayakan penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus untuk menata sektor pertambangan di daerahnya. Namun, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan di tingkat pusat yang saat ini sering kali masih berjalan sendiri-sendiri atau terfragmentasi.
Perlu dicatat bahwa ekonomi Papua Barat sebenarnya menunjukkan performa yang cukup impresif, dengan catatan pertumbuhan sebesar 6,46 persen pada 2025 yang disokong kuat oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, daerah ini memiliki modal besar untuk terus berkembang. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola kekayaan tersebut agar tidak hanya menjadi angka statistik, melainkan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi identitas dan penyangga hidup masyarakat Papua.
Ke depan, penyelesaian isu pertambangan ini harus diletakkan dalam kerangka solusi yang komprehensif. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kunci untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha rakyat. Jika ruang bagi aktivitas ekonomi legal dapat dibuka lebar, maka sektor ini tidak hanya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua Barat secara berkelanjutan dan bermartabat.
