Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mendesak pemerintah untuk segera mengakselerasi program konversi kendaraan listrik secara masif guna memitigasi risiko krisis energi nasional yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (27/3/2026), ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tersebut menegaskan bahwa ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga transisi energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi menjaga ketahanan fiskal negara.
Dampak dari eskalasi geopolitik ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika pemerintah lamban dalam merespons gejolak harga minyak dunia, ancaman krisis fiskal akan semakin nyata. Sebagai ilustrasi, Filipina telah lebih dulu mengambil langkah ekstrem dengan mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Keputusan tersebut diambil sebagai respons langsung atas lonjakan harga BBM global yang memicu tekanan ekonomi di dalam negeri. Indonesia, yang memiliki beban fiskal cukup berat akibat akumulasi utang masa lalu dan tantangan mislokasi anggaran, harus belajar dari situasi tersebut agar tidak terjebak dalam krisis serupa yang bisa melumpuhkan ruang gerak ekonomi nasional.
Secara teknis, efisiensi yang ditawarkan oleh ekosistem kendaraan listrik sangat signifikan. Berdasarkan analisis Indef, satu unit kendaraan listrik mampu memangkas beban subsidi energi hingga 85 persen. Dengan mengalihkan moda transportasi dari berbasis BBM ke listrik, negara dapat menekan ketergantungan pada impor minyak yang harganya sangat fluktuatif dan mudah dipengaruhi oleh situasi keamanan internasional. Selain itu, transisi ini menjadi instrumen untuk membenahi distribusi subsidi energi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran. Data menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi Pertalite justru dinikmati oleh golongan masyarakat atas, sementara kelompok ekonomi bawah hanya menerima porsi yang sangat terbatas, yakni sekitar 37 persen.
Penting untuk dipahami bahwa transisi ini juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan keadilan sosial dalam pemanfaatan anggaran negara. Selama ini, subsidi energi kerap menjadi beban berat yang justru tidak memberikan dampak kesejahteraan yang merata. Dengan mengonversi kendaraan konvensional ke listrik, pemerintah memiliki peluang besar untuk merestrukturisasi anggaran subsidi agar lebih tepat sasaran. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tantangan krisis energi akibat perang, tetapi juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan lompatan besar menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan.
Langkah ini memang menuntut komitmen politik yang kuat serta dukungan infrastruktur yang memadai. Namun, melihat situasi global yang penuh ketidakpastian, mempertahankan status quo dengan ketergantungan tinggi pada BBM adalah tindakan yang berisiko tinggi. Jika subsidi energi terus membengkak tanpa adanya langkah mitigasi, ruang fiskal Indonesia akan semakin tergerus, yang pada akhirnya akan menghambat agenda pembangunan nasional lainnya.
Pada akhirnya, percepatan elektrifikasi transportasi adalah pertaruhan nasib fiskal Indonesia di masa depan. Momentum krisis akibat konflik Timur Tengah ini harus menjadi katalisator bagi pemerintah untuk meninggalkan pola lama dan beralih ke kebijakan energi yang lebih adaptif. Mengamankan anggaran negara dari guncangan global adalah tanggung jawab utama, dan konversi ke kendaraan listrik merupakan jalan keluar yang paling realistis untuk memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh meski badai geopolitik terus menerpa.
