Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, secara resmi mengumumkan pemberlakuan aturan ketat bagi penyedia platform digital di Indonesia per Sabtu, 28 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Sebagai langkah nyata, platform media sosial X (sebelumnya Twitter) menjadi salah satu yang paling sigap dengan memulai penonaktifan akun bagi pengguna yang berusia di bawah 18 tahun mulai hari ini.
Langkah yang diambil X tidak berdiri sendiri. Sejak 17 Maret 2026, platform tersebut telah memperbarui kebijakan mereka dengan menaikkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun, yang kini telah diselaraskan ke dalam panduan komunitas (community guidelines). Selain X, platform Bigo Live juga menunjukkan komitmen serupa. Mereka menaikkan batas usia minimum dari 13 tahun menjadi 18 tahun, bahkan telah mengajukan pembaruan tersebut ke toko aplikasi seperti App Store. Untuk memastikan aturan ini berjalan efektif, Bigo Live menerapkan sistem moderasi berlapis yang mengombinasikan kecerdasan buatan (AI) dengan verifikasi manusia guna mendeteksi akun-akun di bawah umur.
Di sisi lain, tidak semua platform bergerak dengan kecepatan yang sama. Meutya mengungkapkan bahwa dari delapan platform yang diinstruksikan untuk mematuhi aturan tersebut, baru dua yang dianggap kooperatif penuh. Sementara itu, platform besar lainnya seperti Roblox dan TikTok tercatat baru kooperatif sebagian. TikTok, misalnya, berkomitmen untuk melakukan penonaktifan akun secara bertahap bagi pengguna di bawah 16 tahun dan tengah menyiapkan peta jalan operasional untuk pengguna di rentang usia 14 hingga 15 tahun. Adapun Roblox sempat memberikan usulan teknis berupa pembatasan fitur luring bagi pengguna di bawah 13 tahun, namun pemerintah menegaskan bahwa usulan tersebut belum memenuhi kriteria kepatuhan penuh yang diharapkan dalam PP Tunas.
Penerapan regulasi ini membawa dampak signifikan bagi ekosistem digital nasional. Dengan adanya filter usia yang lebih ketat, ruang gerak anak-anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia, eksploitasi, hingga perundungan siber diharapkan dapat ditekan secara drastis. Bagi para orang tua, kebijakan ini memberikan angin segar sekaligus tantangan baru untuk lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak, mengingat platform kini mulai menutup celah akses bagi pengguna di bawah umur yang selama ini sering kali bebas melenggang di dunia maya.
Sebagai tambahan informasi, PP Nomor 17 Tahun 2025 ini disusun sebagai respons atas meningkatnya risiko keamanan daring bagi kelompok rentan. Pemerintah tidak hanya menuntut pemblokiran akses, tetapi juga mewajibkan perusahaan teknologi untuk memiliki sistem pelindungan data pribadi yang lebih kuat bagi anak-anak. Hal ini mencakup larangan pengumpulan data perilaku (profiling) untuk kepentingan iklan bagi pengguna yang belum dewasa, sehingga privasi mereka lebih terjaga dari komersialisasi platform.
Ke depan, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan akan terus memantau kepatuhan platform digital yang saat ini masih meminta perpanjangan waktu. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi platform yang abai terhadap keselamatan anak-anak di Indonesia. Bagi publik, perubahan ini menandai era baru di mana kenyamanan dan keamanan pengguna harus diprioritaskan di atas kemudahan akses. Dunia digital yang aman adalah hak setiap anak, dan langkah tegas pemerintah hari ini adalah fondasi awal dalam mewujudkan ruang siber yang lebih sehat bagi generasi masa depan.
