Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu menyoroti kerentanan ekonomi Provinsi Bengkulu yang saat ini masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah batu bara dan kelapa sawit (CPO). Dalam gelaran Sarasehan Perekonomian Bengkulu pada Kamis, 9 April 2026, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, menegaskan bahwa minimnya hilirisasi dan ketergantungan pada pasar tradisional seperti India dan Tiongkok menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu.
Secara statistik, Bengkulu merupakan pemain kunci di Pulau Sumatera. Produksi batu bara daerah ini mencapai 10-15 juta ton per tahun, menempatkan Bengkulu sebagai produsen signifikan setelah Sumatera Selatan dan Jambi. Namun, volume produksi yang masif tersebut tidak sebanding dengan performa ekspornya. Data Kementerian ESDM menunjukkan rerata ekspor batu bara Bengkulu hanya mencapai 2,41 juta ton atau sekitar 4,41 persen dari total produksi. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor kelapa sawit, di mana produksi CPO mencapai 1,38 juta ton, namun kinerja ekspornya masih tertinggal jauh dibandingkan provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara.
Dampak dari kondisi ini sangat terasa pada nilai tambah ekonomi yang diperoleh daerah. Selama ini, Bengkulu terjebak dalam siklus ekonomi sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Ketika harga pasar internasional bergejolak, pendapatan daerah langsung terpengaruh karena ketiadaan produk turunan atau barang jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, ketergantungan pada pasar ekspor tertentu membuat ekonomi daerah sangat sensitif terhadap kebijakan perdagangan negara tujuan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penting untuk dipahami bahwa struktur ekonomi Bengkulu saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi mencapai 25-26 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ekonom Universitas Bengkulu, Yefriza, menyoroti bahwa belum adanya transformasi struktural yang signifikan membuat investasi di daerah masih terkonsentrasi pada pengerukan sumber daya alam mentah. Tanpa adanya hilirisasi yang serius, Bengkulu akan terus kehilangan potensi keuntungan besar yang seharusnya bisa dinikmati di dalam negeri, sekaligus memicu ketergantungan pada pasokan barang jadi dari luar daerah.
Sebagai langkah mitigasi, Bank Indonesia telah merumuskan sejumlah strategi krusial bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Rekomendasi tersebut meliputi percepatan hilirisasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi rantai logistik guna menekan biaya tinggi, serta penguatan Domestic Market Obligation (DMO) agar kebutuhan energi nasional tetap terjaga. Tak kalah penting, diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara nontradisional menjadi agenda wajib untuk mengantisipasi volatilitas pasar global.
Ke depan, transformasi ekonomi Bengkulu bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Membangun industri pengolahan di tingkat lokal akan mengubah wajah ekonomi daerah dari sekadar "penyuplai bahan mentah" menjadi "produsen bernilai tambah". Jika langkah-langkah strategis ini dieksekusi dengan konsisten, Bengkulu memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan ekonomi komoditas dan menciptakan ekosistem industri yang lebih tangguh, mandiri, dan mampu menyejahterakan masyarakat secara jangka panjang.
