Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara terbuka melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran transfer ke daerah di tengah situasi ekonomi global yang kian tidak menentu. Dalam pernyataannya di Yogyakarta pada Kamis, 9 April 2026, Hasto menegaskan bahwa langkah efisiensi ekstrem ini justru menjadi bumerang yang melumpuhkan daya tahan ekonomi di berbagai wilayah, terutama bagi daerah-daerah di Indonesia Timur serta kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang kini menghadapi tekanan finansial yang semakin berat.
Dampak nyata dari pemangkasan ini adalah hilangnya ruang gerak pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Ketika dana transfer dari pusat dikurangi, daerah kehilangan kemampuan untuk membiayai program-program strategis yang mampu menyangga daya beli masyarakat. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, daerah menjadi sangat rentan terhadap guncangan eksternal, yang pada akhirnya dapat memperlebar jurang ketimpangan antara pusat dan daerah. Padahal, di tengah ancaman krisis multidimensi akibat gejolak geopolitik global, penguatan ekonomi dari level akar rumput seharusnya menjadi prioritas utama.
Lebih jauh, PDI Perjuangan menyoroti urgensi rekonsolidasi fiskal nasional, sebuah instruksi yang telah disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak lama setelah eskalasi konflik di Timur Tengah pada akhir Februari lalu. Hasto mengingatkan kembali pada pola manajemen fiskal masa pemerintahan Megawati tahun 2004, di mana krisis multidimensi berhasil diredam melalui manajemen prioritas yang ketat dan keberanian melunasi utang IMF. Menurutnya, pemerintah saat ini tidak harus menempuh jalan pintas dengan memangkas anggaran daerah. Sebaliknya, pemerintah pusat didorong untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan negara, misalnya dengan menciptakan kepastian hukum yang menarik investasi, membenahi sengketa tanah, hingga menyederhanakan birokrasi perizinan yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi.
Sebagai alternatif, Hasto menawarkan konsep fiscal resilience atau ketahanan fiskal. Strategi ini menekankan pada pergeseran pengeluaran pemerintah yang tadinya bersifat konsumtif menjadi lebih produktif. Hal ini selaras dengan contoh sukses yang ditunjukkan oleh beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, misalnya, berhasil mencetak sejarah dengan menembus Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1 triliun. Langkah serupa juga terlihat di Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, yang mampu menggenjot PAD melalui inovasi kreatif tanpa harus membebani masyarakat.
Di sisi lain, antisipasi terhadap krisis pangan akibat dampak perang global juga menjadi poin krusial dalam arahan PDI Perjuangan. Hasto menginstruksikan seluruh kader dan kepala daerah untuk memitigasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dengan mendorong gerakan menanam sepuluh tanaman pendamping beras, seperti singkong dan berbagai jenis umbi-umbian. Langkah ini diambil sebagai bentuk kemandirian pangan di tingkat lokal agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada suplai luar yang harganya terus bergejolak.
Sebagai penutup, tantangan ekonomi saat ini memang tidak ringan, namun solusinya bukan terletak pada pengetatan anggaran yang justru mematikan motor penggerak daerah. Membangun ketahanan nasional di tengah ketidakpastian dunia memerlukan sinergi yang harmonis antara pusat dan daerah, bukan kebijakan yang saling melemahkan. Fokus utama pemerintah seharusnya tetap pada penguatan kapasitas produksi rakyat dan memastikan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk bertahan di tengah badai krisis. Jika ruang fiskal daerah tetap terjaga, maka dampak dari guncangan global dapat diredam sebelum menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling bawah.
