Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) secara resmi merekomendasikan pemerintah untuk meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi ini mencuat dalam laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2026 sebagai respons atas tekanan ekonomi global yang semakin nyata, mulai dari lonjakan harga minyak mentah akibat eskalasi konflik di Timur Tengah hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang menekan ruang fiskal negara.
Dalam laporan tersebut, peneliti LPEM UI, Jahen F. Rezki beserta tim, menyoroti bahwa alokasi anggaran untuk program MBG pada 2026 mencapai angka yang sangat fantastis, yakni Rp335 triliun. Angka ini setara dengan 10,7 persen dari total belanja pemerintah pusat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, besarnya dana yang digelontorkan untuk satu program ini memicu kekhawatiran mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara. Dibandingkan dengan skenario Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rumah tangga menengah ke bawah yang hanya memakan biaya sekitar Rp140,7 triliun, program MBG dinilai memakan porsi yang jauh lebih besar tanpa adanya bukti empiris yang kuat terkait dampak ekonomi jangka panjang yang dihasilkan.
Dampak dari kebijakan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika pemerintah tetap memaksakan anggaran jumbo di tengah tekanan harga minyak dunia, risiko pelebaran defisit fiskal menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, dengan melakukan realokasi anggaran ke skema perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran—seperti BLT yang berbasis pada data terintegrasi—pemerintah justru dapat menjaga daya beli masyarakat kelas bawah secara lebih presisi. Belajar dari pengalaman tahun 2022 saat pemerintah sukses mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial, langkah serupa dinilai lebih relevan untuk meredam dampak inflasi akibat kenaikan harga energi global.
Di sisi lain, tidak dapat dimungkiri bahwa program MBG memang memberikan efek domino pada beberapa sektor domestik. Data mencatat bahwa sektor peternakan sempat mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 7,78 persen secara year on year pada triwulan IV 2025, yang didorong oleh tingginya permintaan telur dan ayam broiler untuk kebutuhan program tersebut. Selain itu, geliat pembangunan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga berkontribusi pada pertumbuhan kredit properti sebesar 8,57 persen pada periode yang sama. Meski memberikan stimulus pada sektor-sektor spesifik, LPEM UI tetap menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi, melainkan harus diukur dari keberlanjutan fiskal secara makro.
Sebagai tambahan, perdebatan mengenai efektivitas MBG ini sebenarnya berakar pada perbedaan prioritas antara pembangunan sumber daya manusia (nutrisi) dan ketahanan ekonomi jangka pendek (daya beli). Sementara program MBG berfokus pada investasi kesehatan generasi mendatang, BLT dianggap sebagai jaring pengaman yang lebih fleksibel saat terjadi guncangan harga komoditas global. Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan program yang menjadi janji kampanye unggulan, atau melakukan rasionalisasi demi menjaga stabilitas keuangan negara di tengah badai ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ke depan, pemerintah perlu lebih terbuka mengenai peta jalan evaluasi program ini. Transparansi data mengenai efektivitas penyaluran nutrisi, dikombinasikan dengan audit fiskal yang ketat, akan menjadi kunci bagi publik untuk menilai apakah program ini memang tepat untuk dilanjutkan, ataukah perlu transformasi bentuk agar lebih efisien. Keseimbangan antara visi jangka panjang dan realitas keuangan negara akan menjadi penentu apakah kebijakan ini nantinya akan menjadi pilar kesejahteraan atau justru menjadi beban yang memberatkan neraca negara di masa depan.
