Program ambisius pemerintah dalam mengejar swasembada pangan diprediksi bakal mengubah wajah industri properti nasional secara drastis dalam lima tahun ke depan. Masifnya kebutuhan lahan untuk sektor pertanian membuat ketersediaan lahan untuk perumahan kian terdesak, yang pada akhirnya memaksa pasar properti untuk beralih dari konsep rumah tapak menuju hunian vertikal. Fenomena ini mengemuka dalam pembukaan REI EXPO 2026 di Solo Paragon Mall, Jumat (17/4/2026), di mana para pengembang mulai menyiapkan strategi adaptasi di tengah keterbatasan lahan yang semakin nyata.
Bambang Sriyanto, Wakil Ketua Bidang Regulasi dan Perizinan DPD REI Jawa Tengah, menegaskan bahwa era rumah yang "menyentuh tanah" akan segera berakhir. Menurutnya, kenaikan harga tanah yang tak terelakkan akibat alih fungsi lahan akan membuat rumah tapak menjadi barang mewah yang sulit dijangkau masyarakat kelas menengah. Konsekuensinya, masyarakat harus bersiap beradaptasi dengan gaya hidup hunian vertikal, yang meski praktis, membawa tantangan baru berupa biaya operasional dan pembangunan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rumah konvensional.
Dampak dari pergeseran ini bukan hanya soal harga, tetapi juga perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Tinggal di hunian vertikal cenderung membatasi ruang sosialisasi dan akses terhadap lahan hijau pribadi, seperti berkebun. Bagi banyak keluarga Indonesia, rumah tapak adalah simbol kemapanan yang memberikan kebebasan ruang. Hilangnya akses terhadap rumah tapak dapat menciptakan kesenjangan sosial baru, di mana mereka yang mampu akan memperebutkan sisa-sisa lahan yang ada, sementara masyarakat luas terpaksa masuk ke dalam sistem hunian yang lebih komunal dan rigid secara biaya.
Di sisi lain, industri properti saat ini juga tengah berjibaku dengan tantangan struktural, terutama terkait tumpang tindih regulasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Ketua Komisariat REI Solo Raya, Oma Nuryanto, menyoroti bahwa ketidakjelasan aturan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menghambat proyek perumahan yang sudah berjalan. Hal ini tidak jarang membuat pengembang terjebak dalam masalah kredit macet karena proyek yang terhenti di tengah jalan. Ketidakpastian regulasi ini menjadi catatan penting agar ambisi swasembada pangan tidak justru mematikan sektor pengembang perumahan rakyat yang sebenarnya juga krusial bagi ekonomi nasional.
Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat optimisme yang cukup kuat di pasar properti. Pelonggaran aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK—yang memungkinkan debitur dengan catatan kredit kecil di bawah Rp1 juta tetap bisa mengakses KPR subsidi—dianggap sebagai angin segar. Selain itu, suku bunga KPR yang relatif rendah di kisaran 4 hingga 5 persen, ditambah dengan insentif pajak PPN yang masih berlaku, menjadi momentum emas bagi calon pembeli. REI EXPO 2026 sendiri menargetkan transaksi hingga Rp50 miliar, mencerminkan bahwa minat masyarakat terhadap kepemilikan hunian tetap tinggi meski arah pasar mulai bergeser.
Sebagai penutup, bagi masyarakat yang mendambakan kenyamanan rumah tapak dengan halaman pribadi, saat ini adalah waktu yang sangat krusial untuk mengambil keputusan. Mengingat stok rumah tapak yang semakin terbatas dan tren pasar yang mulai condong ke hunian vertikal, menunda pembelian justru bisa membuat impian memiliki rumah dengan akses lahan menjadi semakin mustahil di masa depan. Memanfaatkan insentif yang tersedia sekarang bukan sekadar soal investasi, melainkan langkah strategis untuk mengamankan aset hunian sebelum perubahan struktur pasar properti benar-benar menutup pintu bagi rumah berbasis lahan.
