Bank Dunia memastikan bahwa kebijakan tarif dagang global yang diterapkan Amerika Serikat (AS) tidak akan memberikan guncangan berarti bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, dampak tarif tersebut terhadap pendapatan riil Indonesia diproyeksikan hanya sebesar 0,2 persen, angka yang dinilai sangat kecil dan tidak akan mengganggu stabilitas Produk Domestik Bruto (PDB) nasional secara signifikan.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menjelaskan bahwa rata-rata tarif yang dihadapi produk ekspor Indonesia saat ini berada di bawah 20 persen. Angka ini relatif setara dengan beban yang ditanggung Vietnam, meski memang sedikit lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Thailand. Kendati demikian, Bank Dunia menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap cukup aman di tengah dinamika perdagangan global yang sedang bergejolak akibat kebijakan proteksionisme Washington.
Menariknya, tantangan utama Indonesia sebenarnya bukan terletak pada kebijakan eksternal tersebut, melainkan pada hambatan di dalam negeri sendiri. Bank Dunia menyoroti masih banyaknya hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia, seperti regulasi impor bahan baku yang rumit hingga standar teknis yang terlalu ketat. Mattoo menilai, jika pemerintah mampu melakukan reformasi kebijakan perdagangan domestik untuk memangkas hambatan-hambatan ini, maka keuntungan ekonomi yang diperoleh akan jauh melampaui kerugian akibat tarif AS. Dengan kata lain, reformasi internal dapat menjadi "penawar" ampuh yang membuat dampak kebijakan tarif Trump menjadi tidak relevan atau hanya sekadar small change bagi ekonomi nasional.
Secara teknis, dinamika perdagangan antara kedua negara memang cukup dinamis. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump sempat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026, yang memungkinkan penghapusan tarif hingga 99 persen untuk produk AS sebagai timbal balik atas akses khusus bagi produk Indonesia. Namun, kesepakatan tersebut kini bergeser dengan penerapan tarif global sebesar 10 persen berdasarkan Section 122 Trade Act of 1974 yang berlaku sementara hingga Juli 2026.
Melihat data perdagangan sepanjang 2025, posisi AS sebagai mitra strategis Indonesia sebenarnya semakin menguat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor nonmigas Indonesia ke AS melonjak 16,66 persen, dengan total nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai US$ 30,96 miliar. Hal ini menempatkan AS sebagai negara tujuan ekspor terbesar kedua setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekspor yang kuat ini menjadi bukti bahwa produk Indonesia memiliki daya saing yang tetap tangguh meskipun dihadapkan pada ketidakpastian kebijakan dagang global.
Jika pemerintah benar-benar serius melakukan deregulasi dan menyederhanakan aturan impor bahan baku, Indonesia memiliki peluang besar untuk melampaui tantangan tarif global. Fokus pada efisiensi domestik tidak hanya akan meredam efek negatif dari luar negeri, tetapi juga akan meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional secara jangka panjang. Di tengah lanskap perdagangan dunia yang makin kompetitif, kemampuan Indonesia untuk beradaptasi lewat kebijakan internal yang progresif akan menjadi penentu apakah negara kita mampu keluar sebagai pemenang atau justru terjebak dalam proteksionisme yang stagnan. Stabilitas ekonomi ke depan kini sangat bergantung pada keberanian untuk membenahi "halaman rumah" sendiri sebelum terlalu fokus pada riuhnya kebijakan di luar perbatasan.
