PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang menyasar Kantor Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Jumat, 24 April 2026. Melalui keterangan resminya, pihak manajemen BNI menegaskan bahwa produk keuangan yang dikelola oleh sebuah koperasi di wilayah tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan operasional maupun legal dengan bank pelat merah tersebut. Klarifikasi ini disampaikan guna meluruskan simpang siur informasi yang sempat memicu ketegangan di lapangan dan menjadi perhatian publik di wilayah Sumatera Utara.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa koperasi yang menjadi pusat polemik tersebut adalah entitas bisnis yang berdiri sendiri dan beroperasi secara independen. Pihak bank ingin memastikan agar masyarakat tidak keliru dalam membedakan antara produk perbankan resmi BNI dengan entitas luar yang kebetulan beroperasi di wilayah yang sama. Menurut Okki, penegasan ini menjadi krusial agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat asumsi salah mengenai tanggung jawab hukum atau finansial atas produk koperasi tersebut.
Persoalan ini sebenarnya memberikan pelajaran penting bagi masyarakat akan pentingnya literasi keuangan, terutama dalam membedakan entitas perbankan formal dengan koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan non-bank lainnya. Seringkali, kemiripan lokasi operasional atau penggunaan nama yang hampir serupa di mata masyarakat awam menciptakan "abu-abu" yang berisiko merugikan nasabah. Dampak dari ketidakjelasan ini bukan hanya berpotensi merusak reputasi lembaga keuangan yang tidak bersalah, tetapi juga dapat menciptakan keresahan sosial yang sebenarnya bisa dihindari jika masyarakat lebih teliti dalam melakukan pengecekan legalitas sebuah produk investasi atau tabungan.
Secara teknis, setiap koperasi yang beroperasi di Indonesia memiliki payung hukum dan manajemen yang terpisah dari bank komersial. Koperasi berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, sementara bank diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketika terjadi gagal bayar atau masalah hukum pada sebuah koperasi, tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada pengurus koperasi tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi yang bersangkutan, bukan merupakan tanggung jawab bank umum yang beroperasi di wilayah yang sama.
Menanggapi proses hukum yang tengah berlangsung, BNI menyatakan sikap kooperatif dan menghormati penuh seluruh tahapan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Pihak manajemen menegaskan bahwa mereka tidak akan mengintervensi proses tersebut dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada otoritas yang berwenang. "Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan menaati putusan hukum yang sedang berjalan," tegas Okki.
Di tengah situasi ini, BNI memastikan bahwa operasional layanan perbankan di Kantor Cabang Pematang Siantar tetap berjalan normal dan optimal bagi seluruh nasabah. Komitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan prinsip kehati-hatian tetap menjadi fondasi utama perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik. Sebagai penutup, BNI mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi perusahaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum teruji kebenarannya, mengingat pentingnya menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif di sektor keuangan nasional.
