Pemerintah Provinsi Banten secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan percepatan transisi energi bersih nasional dengan mengadopsi aturan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi pemilik kendaraan listrik berbasis baterai. Keputusan ini diambil menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang dirilis pada 22 April 2026, yang memberikan mandat kepada seluruh pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal guna memacu adopsi kendaraan ramah lingkungan di wilayah masing-masing.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyesuaian regulasi di tingkat daerah agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk sinergi strategis dalam mendukung komitmen nasional menekan emisi karbon. Pemprov Banten memastikan bahwa meskipun ada penyesuaian teknis yang diperlukan, implementasi di lapangan akan dijalankan sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang lebih masif.
Dampak dari kebijakan ini tidak bisa dipandang sebelah mata bagi stabilitas keuangan daerah. Di satu sisi, insentif ini merupakan katalisator yang akan mempercepat migrasi masyarakat dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Jika penggunaan kendaraan listrik meningkat tajam, maka kualitas udara di wilayah Banten, khususnya di area padat lalu lintas, berpotensi membaik secara signifikan. Namun, di sisi lain, transisi ini membawa tantangan nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, pajak kendaraan konvensional merupakan salah satu tulang punggung pemasukan daerah yang cukup besar, sehingga penghapusan pajak untuk kendaraan listrik menuntut Pemprov Banten untuk mulai memutar otak mencari sumber pendapatan alternatif agar anggaran pembangunan tidak terganggu.
Perlu dipahami bahwa insentif fiskal ini tidak hanya sekadar pembebasan biaya administrasi, tetapi juga mencakup penghapusan pajak tahunan kendaraan. Kebijakan ini dirancang pemerintah pusat sebagai stimulus "jemput bola" agar harga kepemilikan kendaraan listrik menjadi lebih kompetitif dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Tanpa adanya intervensi berupa insentif pajak, harga kendaraan listrik yang saat ini masih relatif tinggi dikhawatirkan akan menghambat minat masyarakat untuk melakukan transisi, sehingga target dekarbonisasi nasional bisa meleset dari jadwal yang ditentukan.
Terkait kekhawatiran mengenai penurunan pendapatan, Dimyati mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengomunikasikan kondisi ini dalam forum koordinasi bersama Kementerian Koordinator dan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Banten berharap ada skema kompensasi atau kebijakan fiskal lanjutan yang bisa menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga ekosistem lingkungan dengan keberlangsungan kesehatan fiskal daerah.
Pada akhirnya, kebijakan ini adalah langkah maju yang berani bagi Banten dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Meski transisi energi membawa konsekuensi berupa berkurangnya pemasukan dari sektor pajak konvensional, langkah pemerintah daerah untuk patuh pada regulasi pusat menunjukkan prioritas yang mulai bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan. Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola potensi pendapatan lain sekaligus memastikan infrastruktur pendukung kendaraan listrik tersedia merata, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman beralih ke teknologi yang lebih hijau.
