Pemerintah secara resmi akan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 mulai 1 April 2026 mendatang. Regulasi ini dirancang untuk mengatur ulang mekanisme penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, serta barang milik negara di seluruh kawasan pabean Indonesia. Aturan baru ini menggantikan PMK Nomor 178 Tahun 2019, dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus memangkas potensi penumpukan barang di pelabuhan yang selama ini kerap menjadi hambatan logistik nasional.
Langkah ini diambil pemerintah bukan tanpa alasan. Selama ini, otoritas kepabeanan menghadapi tantangan kompleks di lapangan, mulai dari volume barang yang tidak diurus pemiliknya yang terus membengkak hingga ketiadaan payung hukum terkait penanganan uang tunai dalam kargo komersial. Selain itu, aturan lama dinilai belum cukup adaptif dalam mengakomodasi kerja sama pemusnahan barang dengan pihak ketiga, sistem imbalan jasa pralelang, hingga pendelegasian wewenang yang lebih lincah bagi pejabat di daerah. Dengan PMK baru ini, pemerintah mencoba menambal celah-celah administratif yang sering menghambat proses penyelesaian barang tersebut.
Secara fundamental, implementasi aturan ini akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi arus logistik di tanah air. Dengan adanya kejelasan mengenai batas waktu penimbunan dan mekanisme lelang yang lebih transparan, pemilik barang dipaksa untuk lebih disiplin dalam menyelesaikan kewajiban administratifnya. Di sisi lain, bagi pihak pelabuhan dan operator gudang, regulasi ini memberikan kepastian mengenai alokasi hasil lelang untuk menutup biaya sewa tempat penimbunan pabean swasta, yang selama ini seringkali membebani pelaku usaha. Secara makro, tertibnya manajemen barang di pelabuhan akan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu titik lemah dalam daya saing ekspor-impor Indonesia.
Selain penyesuaian administratif, PMK 92/2025 juga membawa terobosan teknis yang krusial. Pemerintah kini mengizinkan pemusnahan barang secara langsung tanpa harus melalui mekanisme lelang untuk kriteria tertentu. Selain itu, terdapat kebijakan baru berupa penerapan tarif bea masuk flat untuk lelang barang kiriman atau barang penumpang tertentu. Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah juga tidak segan-segan menerapkan sanksi berupa pemblokiran akses kepabeanan bagi pihak-pihak yang abai terhadap kewajibannya. Integrasi sistem antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pun dipersiapkan agar pengelolaan aset negara ini dapat terpantau secara digital dan transparan.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menekankan bahwa regulasi ini bukan sekadar alat kontrol, melainkan upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ia mengimbau seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk segera beradaptasi dengan ketentuan baru ini. Mengingat batas waktu yang tersisa sebelum aturan ini efektif, kepatuhan terhadap kewajiban kepabeanan menjadi kunci utama agar barang tidak berujung pada status "tidak dikuasai" yang berisiko pada penyitaan atau pemusnahan.
Kehadiran PMK Nomor 92 Tahun 2025 menjadi babak baru dalam penataan kawasan pabean yang lebih modern dan akuntabel. Dengan simplifikasi birokrasi dan kejelasan aturan main, diharapkan tidak ada lagi barang yang "menganggur" di pelabuhan karena masalah administratif yang berlarut-larut. Bagi pelaku usaha, memahami aturan ini adalah langkah mutlak untuk menghindari kerugian finansial akibat barang yang tertahan, sekaligus memastikan kelancaran operasional bisnis mereka di tengah ekosistem logistik yang kian ketat.
