Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menggodok wacana perombakan drastis skema pendanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam rencana tersebut, DPR mengusulkan penghapusan pungutan yang selama ini dibebankan kepada industri jasa keuangan, dan menggantinya dengan alokasi surplus dari Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Langkah ini diambil sebagai upaya menekan potensi konflik kepentingan antara regulator dan entitas yang diawasi, sekaligus memperkuat posisi OJK sebagai pengawas independen di pasar keuangan nasional.
Selama ini, OJK menjalankan operasionalnya melalui iuran dari bank, perusahaan asuransi, hingga berbagai entitas keuangan lainnya. Wakil Ketua Umum Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menilai mekanisme tersebut kurang ideal. Menurutnya, ada kerentanan integritas ketika lembaga yang mengawasi justru "hidup" dari dana yang dikumpulkan dari pihak yang diawasi. "Masa dia yang mengawasi, dia juga yang memungut," tegas Fauzi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026). Ia khawatir ketergantungan finansial ini dapat mengikis objektivitas OJK saat harus mengambil tindakan tegas terhadap industri yang bermasalah.
Sebagai alternatif, DPR melirik "harta karun" berupa surplus dari dua lembaga negara lainnya. Berdasarkan catatan terbaru, surplus Bank Indonesia mencapai sekitar Rp78 triliun, sementara LPS memiliki surplus sekitar Rp42 triliun. Total akumulasi dana sebesar Rp120 triliun tersebut dianggap mampu menutup biaya operasional OJK tanpa harus membebani industri. Meski demikian, rencana ini masih dalam tahap pengkajian mendalam. Pasalnya, dana surplus tersebut saat ini tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke kas negara. Menggeser alokasi ini dikhawatirkan memicu efek domino, di mana sektor atau kementerian lain mungkin akan menuntut hak serupa, yang pada akhirnya akan mengganggu struktur fiskal nasional.
Dampak dari kebijakan ini sangat signifikan terhadap ekosistem keuangan Indonesia. Jika skema ini benar-benar diimplementasikan, OJK akan memiliki otonomi finansial yang lebih murni, tanpa bayang-bayang tekanan dari pelaku industri. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan pendanaan dari surplus lembaga lain tetap berkelanjutan dan tidak terganggu oleh dinamika politik atau perubahan regulasi fiskal di masa depan. Stabilitas anggaran adalah kunci utama agar fungsi pengawasan OJK tetap berjalan optimal, mengingat sektor keuangan merupakan tulang punggung perekonomian yang sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan.
Di sisi lain, pelaku industri melalui Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memberikan catatan kritis terkait wacana ini. Wakil Ketua Umum Perbanas, Nixon LP Napitupulu, justru khawatir jika pendanaan OJK nantinya sepenuhnya bergantung pada kas negara atau alokasi yang berubah-ubah, hal itu akan menciptakan risiko baru. Menurutnya, pendanaan dari industri selama ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk menjaga ekosistem keuangan yang sehat. Jika pendanaan nantinya mengikuti siklus politik atau prioritas anggaran pemerintah, kapasitas pengawasan OJK dikhawatirkan menjadi rentan terhadap fluktuasi jangka pendek yang bisa merugikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Hingga saat ini, DPR masih terus menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait usulan ini. Perdebatan antara menjaga independensi regulator dan menjamin stabilitas pendanaan operasional menjadi titik krusial dalam revisi UU P2SK. Pada akhirnya, keputusan yang diambil nanti haruslah mampu menyeimbangkan kebutuhan akan pengawasan yang bersih dari intervensi, sekaligus memastikan bahwa lembaga otoritas memiliki napas panjang untuk menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen di tengah tantangan ekonomi global yang kian kompleks.
