Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, memastikan bahwa ribuan unit truk dan pikap hasil impor dari India akan tetap didistribusikan untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih di berbagai pelosok desa. Keputusan ini diambil sebagai langkah pragmatis untuk memanfaatkan aset yang telanjur didatangkan, sembari pemerintah mulai menyusun strategi untuk memprioritaskan industri otomotif dalam negeri guna memenuhi target 80 ribu unit koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kepastian ini disampaikan Ferry di sela-sela agenda halal bihalal di Bandung, Minggu (29/3/2026). Menurutnya, distribusi kendaraan tersebut menjadi krusial mengingat banyak koperasi desa yang bangunan fisik, gudang, serta gerainya telah rampung dan siap beroperasi. Setiap koperasi nantinya akan mendapatkan alokasi satu unit truk, satu pikap, serta sepeda motor untuk menunjang kelancaran arus distribusi logistik dari desa ke luar wilayah maupun sebaliknya. Saat ini, proses pengiriman unit ke sekitar 2.400 koperasi yang sudah siap telah mulai berjalan.
Pemanfaatan armada impor ini sebelumnya sempat memicu polemik. Pasalnya, pengadaan 105 ribu unit kendaraan yang melibatkan nilai investasi mencapai Rp 24,66 triliun ini dianggap berisiko mengganggu ekosistem industri otomotif nasional yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pengimpor, dalam hal ini Agrinas Pangan, sempat berargumen bahwa impor terpaksa dilakukan karena spesifikasi pikap 4×4 yang dibutuhkan untuk medan berat di desa-desa belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produsen domestik saat ini.
Dampak dari langkah ini tentu menjadi perhatian serius bagi pelaku industri otomotif tanah air. Jika pemerintah terus mengandalkan suplai dari luar negeri, dikhawatirkan investasi dan ekspansi pabrik lokal akan terhambat. Namun, di sisi lain, percepatan operasional koperasi desa memang membutuhkan ketersediaan armada yang cepat agar roda ekonomi di tingkat akar rumput bisa segera berputar. Oleh karena itu, langkah Ferry untuk mulai membuka ruang dialog dengan Menteri Perindustrian dan Gaikindo merupakan upaya "jalan tengah" yang krusial untuk menyeimbangkan kebutuhan logistik desa dengan perlindungan industri nasional.
Untuk mendukung keberlanjutan program ini, pemerintah juga telah menyiapkan akses permodalan yang cukup kompetitif. Koperasi Merah Putih diberikan fasilitas kredit dari bank Himbara dengan plafon hingga Rp 3 miliar per unit. Skema yang ditawarkan mencakup bunga rendah di angka 6 persen per tahun, dengan tenor panjang antara 6 hingga 10 tahun, serta masa tenggang (grace period) selama 6 hingga 8 bulan. Fasilitas ini diharapkan mampu meringankan beban awal koperasi dalam mengelola operasionalnya.
Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi mengandalkan impor. Ferry menegaskan bahwa untuk sisa kebutuhan yang belum terpenuhi dari total 80 ribu koperasi yang ditargetkan, prioritas utama akan diberikan kepada industri otomotif yang telah memiliki basis produksi di Indonesia. Dialog intensif dengan para pemangku kepentingan, termasuk Gaikindo, kini tengah dimatangkan agar kebutuhan armada koperasi desa ke depan dapat diserap dari hasil keringat industri otomotif nasional sendiri.
Keberhasilan program Koperasi Merah Putih ini akan menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan dengan kemandirian industri nasional. Jika pengadaan armada tahap selanjutnya benar-benar dapat diserap oleh produsen lokal, maka hal ini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang masif, sekaligus memperkuat kedaulatan logistik pangan dari desa. Namun, kunci utamanya terletak pada konsistensi kebijakan dan kemampuan industri dalam negeri untuk beradaptasi dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.
