Pemerintah Indonesia tengah mematangkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mewajibkan pelaku alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan non-pertanian, seperti perumahan, untuk melakukan ganti rugi berupa pembukaan lahan sawah baru. Kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, dan didukung penuh oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pada Senin (30/3/2026) di Jakarta ini, dirancang sebagai langkah tegas untuk mengerem laju penyusutan lahan produktif sekaligus mendongkrak produksi beras nasional secara signifikan.
Secara teknis, pemerintah menerapkan skala prioritas dalam mekanisme penggantian lahan tersebut. Pelanggar yang mengalihfungsikan lahan sawah beririgasi teknis diwajibkan membuka lahan baru seluas tiga kali lipat dari area yang dikonversi. Sementara itu, untuk lahan sawah yang kurang produktif, kewajiban penggantian ditetapkan sebesar dua kali lipat, dan untuk lahan sawah tadah hujan sebesar satu kali lipat. Aturan ini saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Dampak dari kebijakan ini diprediksi sangat masif bagi ketahanan pangan nasional. Mengingat data periode 2019 hingga 2025 menunjukkan adanya penyusutan lahan sawah hingga 600 ribu hektare, skema "ganti rugi produktif" ini diharapkan mampu mencetak area sawah baru seluas 1 hingga 2 juta hektare. Amran Sulaiman mengilustrasikan, jika satu juta hektare lahan baru dapat dibuka dengan asumsi dua kali masa panen per tahun dan rata-rata produksi 5 ton per hektare, maka akan ada tambahan pasokan beras nasional mencapai 10 juta ton. Angka ini tentu menjadi angin segar di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat.
Lebih jauh, kebijakan ini bukan sekadar denda administratif, melainkan upaya rekayasa ekosistem pertanian agar tetap berkelanjutan. Selama ini, konversi lahan sering kali dianggap sebagai ancaman laten bagi kedaulatan pangan. Dengan membebankan tanggung jawab pembukaan lahan baru kepada pihak yang melakukan alih fungsi, pemerintah mencoba menciptakan efek jera sekaligus memindahkan beban biaya ekspansi lahan dari negara ke sektor swasta atau pelaku usaha yang terlibat dalam konversi lahan tersebut. Ini adalah pergeseran paradigma dari yang semula bersifat restriktif menjadi restoratif.
Untuk memastikan keberhasilan aturan ini, pemerintah perlu menaruh perhatian ekstra pada aspek pengawasan. Tantangan terbesar di lapangan biasanya terletak pada kepatuhan pelaku usaha serta efektivitas verifikasi lahan pengganti agar kualitas tanah yang dibuka benar-benar layak tanam, bukan sekadar memenuhi syarat administratif luas wilayah. Koordinasi lintas sektoral antara kementerian terkait dan pemerintah daerah akan menjadi penentu utama apakah target 10 juta ton beras tambahan tersebut dapat terealisasi atau hanya sekadar wacana di atas kertas.
Saat ini, stok beras nasional tercatat berada di angka 4,3 juta ton, dengan proyeksi produksi bulan depan mencapai 5 juta ton. Meskipun kondisi stok dianggap aman, pemerintah tidak ingin bersantai. Langkah tegas melalui RPP ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak lagi berkompromi dengan penyusutan lahan pertanian. Jika regulasi ini berjalan efektif, Indonesia tidak hanya akan mampu menjaga swasembada pangan di masa depan, tetapi juga memiliki surplus produksi yang cukup untuk memperkuat cadangan nasional di tengah ketidakpastian iklim global.
