Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangan resminya pada Selasa (17/3/2026), menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan serangkaian argumentasi dan bukti empiris untuk menepis tuduhan tersebut. Pemerintah memilih untuk bersikap proaktif sejak dini guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan substantif yang diminta oleh otoritas AS terpenuhi dengan baik.
Penyelidikan yang dipicu oleh kebijakan Washington ini menyasar dua poin krusial yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi Negeri Paman Sam. Pertama, adanya dugaan kelebihan kapasitas struktural dan produksi di sektor manufaktur global yang dianggap membanjiri pasar AS. Kedua, tuduhan kegagalan negara-negara mitra dalam menegakkan regulasi secara efektif terkait pelarangan impor barang hasil tenaga kerja paksa (forced labor).
Dalam pandangan pemerintah, isu-isu tersebut sejatinya telah tercakup dalam kerangka kerja sama Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang sebelumnya telah dibahas. Haryo menekankan bahwa posisi tawar Indonesia cukup kuat karena regulasi domestik yang ada saat ini sudah memuat ketentuan untuk memitigasi risiko tersebut. "Kami tengah mematangkan argumen bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan implementasi yang mampu mengamankan poin-poin yang dipersoalkan oleh AS," jelas Haryo.
Jika menilik dampaknya, investigasi Pasal 301 ini bukan sekadar urusan teknis perdagangan, melainkan instrumen "senjata" ekonomi yang cukup agresif dari AS. Jika terbukti bersalah, negara-negara yang masuk dalam daftar investigasi—termasuk raksasa manufaktur seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, hingga negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia—berpotensi menghadapi hambatan tarif baru atau restriksi impor yang lebih ketat. Bagi Indonesia, mempertahankan akses pasar ke AS sangat krusial, terutama di tengah upaya pemerintah menggenjot hilirisasi industri dan ekspor manufaktur bernilai tambah tinggi. Kegagalan dalam meyakinkan USTR dapat memicu disrupsi pada rantai pasok nasional yang selama ini mengandalkan ekspor ke pasar Amerika.
Ketegangan dagang ini memang tidak hanya menyasar Indonesia. USTR tercatat membidik daftar negara yang cukup panjang, mulai dari Uni Eropa, Meksiko, India, hingga Bangladesh. Fokus utama Gedung Putih adalah menentukan apakah kebijakan ekonomi asing tersebut bersifat diskriminatif, tidak wajar, atau justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi domestik mereka sendiri.
Ke depan, koordinasi antar-kementerian di Jakarta akan menjadi penentu utama bagaimana nasib produk manufaktur Indonesia di pasar AS. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan diplomasi formal, tetapi juga memastikan standar ketenagakerjaan dan transparansi kapasitas produksi di dalam negeri benar-benar selaras dengan standar internasional yang berlaku. Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan dinamika kebijakan proteksionisme global yang belakangan semakin menguat.
