Ketegangan muncul setelah Bank Dunia merilis laporan East Asia and Pacific (EAP) Economic Update pada 8 April 2026. Dalam dokumen tersebut, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia akan melambat ke angka 4,7 persen, turun tipis dari prediksi sebelumnya di bulan Oktober yang berada di level 4,8 persen. Bank Dunia beralasan bahwa kenaikan harga minyak global serta meningkatnya sentimen risk-aversion atau penghindaran risiko di pasar keuangan dunia menjadi faktor utama yang menghambat laju ekonomi tanah air.
Namun, Purbaya memiliki argumen kuat untuk membantah pesimisme tersebut. Ia memaparkan bahwa berdasarkan data internal pemerintah, kinerja ekonomi pada kuartal pertama 2026 justru menunjukkan tren yang solid dengan capaian di kisaran 5,5 hingga 5,6 persen. Menurutnya, jika rata-rata pertumbuhan tahunan harus jatuh ke angka 4,7 persen sebagaimana proyeksi Bank Dunia, maka secara teknis ekonomi Indonesia harus mengalami kontraksi atau resesi hebat di kuartal-kuartal berikutnya. Purbaya menilai skenario tersebut sangat tidak logis dan tidak memiliki landasan data yang akurat.
Perbedaan proyeksi ini memiliki dampak yang signifikan bagi persepsi investor global terhadap Indonesia. Jika narasi "pelambatan" dari lembaga internasional seperti Bank Dunia terus digulirkan tanpa klarifikasi, hal itu berpotensi menciptakan keraguan di pasar modal dan menahan laju investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk secara proaktif meluruskan data menjadi krusial agar confidence level pelaku usaha tetap terjaga, mengingat kepercayaan pasar merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan arus modal masuk di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Lebih jauh, perlu dipahami bahwa kenaikan harga minyak dunia yang menjadi sorotan Bank Dunia memang memberikan tekanan pada sisi fiskal, terutama terkait subsidi energi. Namun, pemerintah beranggapan bahwa fluktuasi harga komoditas ini sifatnya sementara dan tidak akan melumpuhkan fondasi ekonomi domestik. Pemerintah saat ini tengah berfokus pada percepatan program-program strategis serta pembenahan iklim investasi guna memastikan bahwa daya tahan ekonomi tetap terjaga di tengah badai eksternal.
Ke depannya, publik perlu melihat bagaimana dinamika ini berkembang. Meskipun Bank Dunia memprediksi pertumbuhan akan kembali pulih ke angka 5,2 persen pada 2027, perselisihan angka di tahun ini tetap menjadi catatan penting bagi para pengambil kebijakan. Pemerintah tampaknya memilih untuk tidak sekadar "menelan" proyeksi global, melainkan terus berupaya melakukan akselerasi ekonomi secara mandiri. Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh angka di atas kertas lembaga internasional, melainkan oleh efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
