Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) secara resmi menyatakan kekecewaannya terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menetapkan 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) bersalah atas praktik kartel penetapan suku bunga. Dalam putusan yang diumumkan pada Kamis (26/3/2026), KPPU menjatuhkan sanksi denda dengan total nilai fantastis mencapai Rp755 miliar. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum AFPI, Entjik S., menegaskan bahwa mayoritas anggotanya menolak putusan tersebut dan akan segera menempuh jalur hukum melalui banding sebagai bentuk perlawanan atas vonis yang dinilai tidak mencerminkan fakta persidangan.
Ketegangan ini bermula dari temuan Majelis Komisi KPPU yang menyatakan bahwa 97 perusahaan pinjol tersebut terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menyimpulkan bahwa terdapat perjanjian terselubung terkait penetapan suku bunga atau manfaat ekonomi yang dilakukan secara kolektif oleh para pelaku usaha. Kasus ini menjadi salah satu perkara persaingan usaha dengan skala terbesar yang pernah ditangani KPPU, mengingat dampaknya yang menyentuh langsung ekosistem ekonomi digital masyarakat luas.
Namun, AFPI memiliki pembelaan yang kuat. Menurut Entjik, batas maksimum manfaat ekonomi yang selama ini dituduhkan sebagai bentuk kartel sebenarnya merupakan arahan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah tersebut diambil sebagai instrumen perlindungan konsumen guna membentengi masyarakat dari praktik predatory lending serta upaya membedakan platform legal dengan pinjol ilegal yang kerap mematok bunga di luar batas wajar. AFPI merasa bahwa posisi mereka dalam kerangka regulasi OJK seharusnya dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas industri, bukan untuk memonopoli harga demi keuntungan sepihak.
Secara fundamental, dampak dari perseteruan ini bisa merembet ke kepercayaan publik terhadap industri fintech di Indonesia. Jika putusan KPPU tetap bertahan, biaya operasional perusahaan pinjol dipastikan membengkak karena beban denda, yang pada akhirnya dikhawatirkan akan memicu penyesuaian model bisnis atau bahkan kenaikan suku bunga pinjaman bagi debitur di masa depan. Di sisi lain, jika AFPI berhasil memenangkan banding, hal ini akan menciptakan preseden hukum baru mengenai sejauh mana asosiasi atau pelaku industri diperbolehkan berkoordinasi dalam menetapkan standar operasional di bawah pengawasan otoritas keuangan.
Penting untuk dipahami bahwa dinamika antara KPPU dan AFPI ini sebenarnya menyoroti tantangan besar dalam meregulasi industri keuangan digital yang bergerak sangat cepat. Sektor pinjol memerlukan aturan main yang jelas agar tidak terjadi benturan antara prinsip persaingan usaha sehat (yang diawasi KPPU) dan mandat stabilitas sistem keuangan (yang diatur OJK). Penyelarasan regulasi antara kedua lembaga ini menjadi krusial agar tidak ada lagi "zona abu-abu" yang merugikan pelaku industri yang berniat patuh pada hukum, namun justru terjepit di antara dua kepentingan regulasi yang berbeda.
Meski AFPI menyatakan tetap menghormati proses hukum, langkah banding yang akan diambil menjadi sinyal bahwa konflik ini masih jauh dari kata usai. Publik kini menunggu bagaimana pengadilan akan menimbang antara urgensi perlindungan konsumen dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Bagi industri pinjol, momentum ini adalah ujian besar dalam menjaga kredibilitas, sementara bagi regulator, ini adalah pengingat bahwa kejelasan aturan di industri keuangan digital tidak bisa lagi ditunda demi menjamin iklim ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
