Pemerintah Kota Yogyakarta tengah tancap gas melakukan transformasi kawasan permukiman kumuh di sepanjang bantaran Sungai Code menjadi kawasan layak huni yang bernilai estetika tinggi melalui program "Kampung Lampion". Dalam kunjungan lapangan bersama perwakilan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Sabtu, 25 April 2026, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa proyek ini mengandalkan sinergi gotong royong warga dan sistem swakelola untuk menuntaskan penataan 38 unit rumah yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada 2027 mendatang.
Transformasi kawasan ini bukan sekadar urusan cat warna-warni atau estetika visual semata. Dampak nyata dari program ini adalah peningkatan standar hidup warga di pinggiran sungai yang selama ini sering terabaikan. Dengan menyediakan hunian yang konstruksinya lebih kokoh dan sehat, pemerintah secara tidak langsung menekan risiko kerentanan bencana sekaligus meningkatkan kesehatan lingkungan. Lebih jauh lagi, penataan ini mengubah stigma kawasan bantaran sungai dari area yang "kumuh dan terpinggirkan" menjadi destinasi wisata kreatif yang mendatangkan peluang ekonomi baru bagi warga setempat melalui sektor kuliner dan wisata susur sungai.
Secara teknis, pemerintah kota tidak hanya membedah rumah, tetapi juga melakukan penataan ruang yang krusial. Salah satu fokus utamanya adalah pelebaran jalan lingkungan hingga mencapai 3 sampai 4 meter. Langkah ini sangat vital untuk memastikan aksesibilitas kendaraan darurat, seperti mobil pemadam kebakaran atau ambulans, bisa menjangkau pemukiman padat penduduk yang sebelumnya sulit ditembus. Integrasi antara perbaikan fisik hunian dengan aksesibilitas infrastruktur dasar inilah yang menjadi pembeda utama Kampung Lampion dibandingkan program peremajaan kawasan pada umumnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan kecerdasan dalam mengelola keterbatasan anggaran. Dengan dana APBD sebesar Rp1,5 miliar di tahun 2025, proyek ini berhasil berjalan berkat kolaborasi multipihak, mulai dari dukungan CSR, keterlibatan perguruan tinggi, hingga swadaya masyarakat. Pendekatan persuasif dengan prinsip zero conflict menjadi kunci keberhasilan, di mana warga dilibatkan sejak awal perencanaan hingga eksekusi. Hal ini membuktikan bahwa penataan kawasan padat penduduk tidak selalu harus berakhir dengan penggusuran, melainkan bisa melalui dialog dan pemberdayaan komunitas yang partisipatif.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Ariuly Hutahayan, bahkan menyebut model penataan di Yogyakarta ini layak dijadikan percontohan nasional. Menurutnya, keberhasilan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembangunan infrastruktur adalah sebuah terobosan yang sulit namun esensial. Meski demikian, ia mengingatkan agar fokus ke depan tetap diarahkan pada penguatan sanitasi lingkungan agar kawasan ini tidak hanya cantik dipandang, tetapi juga benar-benar sehat untuk ditinggali dalam jangka panjang.
Kini, saat malam tiba, ratusan lampion warna-warni yang menghiasi rumah-rumah di tepian Sungai Code tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga simbol harapan baru bagi warga setempat. Kampung Lampion adalah bukti konkret bahwa dengan kolaborasi yang tepat, sebuah kawasan yang dulunya dianggap tidak tertata bisa disulap menjadi ruang hidup yang membanggakan. Keberhasilan inisiatif ini menjadi pengingat bagi daerah lain bahwa pembangunan perkotaan yang humanis harus dimulai dengan memanusiakan hunian warga dan mendengarkan suara mereka di akar rumput.
