Pemerintah Indonesia secara tegas menepis rumor terkait komitmen pembayaran iuran sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 17,14 triliun kepada Board of Peace (BoP), sebuah lembaga internasional yang digagas untuk mengawal transisi dan rekonstruksi di Jalur Gaza. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (21/4/2026), menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan anggaran bagi lembaga tersebut. Posisi Indonesia konsisten sejak awal, yakni membatasi keterlibatan pada bantuan personel militer dalam misi perdamaian, bukan kontribusi finansial dalam jumlah besar.
Ketegasan pemerintah ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya yang disampaikan di kediaman pribadinya di Hambalang pada Maret 2026 lalu. Presiden Prabowo memastikan bahwa narasi mengenai kewajiban iuran senilai US$ 1 miliar tersebut tidak memiliki dasar. Sebagai bukti nyata atas sikap tersebut, Indonesia memilih untuk absen dalam pertemuan para donor (funding donors) yang diselenggarakan di Washington D.C. pada 19 Februari 2026. Absennya delegasi Indonesia dalam forum pendanaan awal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Jakarta tidak ingin terseret dalam skema pembiayaan yang dianggap tidak selaras dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia.
Secara strategis, keputusan untuk tidak menyetor dana kepada BoP memberikan ruang fiskal yang lebih aman bagi APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah ini juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara agar tetap difokuskan pada prioritas domestik, alih-alih mengalokasikannya ke lembaga internasional yang agendanya dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kepentingan nasional. Selain itu, keengganan untuk mendanai BoP—yang sempat dikaitkan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk Israel—menunjukkan posisi politik Indonesia yang tetap teguh menjaga kemandirian dalam mendukung kemerdekaan Palestina tanpa harus terjebak dalam skema finansial yang berisiko secara diplomatik maupun domestik.
Perlu dipahami bahwa Board of Peace (BoP) merupakan badan yang diinisiasi sebagai instrumen transisi pasca-konflik di Jalur Gaza. Lembaga ini dirancang untuk mengoordinasikan bantuan rekonstruksi dan pengawasan keamanan di lapangan. Namun, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian internasional secara historis memang selalu diprioritaskan melalui kontribusi personel (Pasukan Stabilisasi Internasional) yang memiliki legitimasi mandat PBB. Dengan mengirimkan prajurit, Indonesia tidak hanya memberikan bantuan fisik dan moral, tetapi juga mempertahankan perannya sebagai negara yang aktif dalam menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanat konstitusi.
Pada akhirnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat selektif dalam memilih bentuk kontribusi internasional. Bagi Indonesia, kredibilitas dalam misi kemanusiaan tidak harus diukur melalui besaran iuran tunai, melainkan melalui komitmen nyata dalam pengiriman tenaga perdamaian yang lebih bersifat taktis dan substantif. Ke depannya, tantangan bagi diplomasi Indonesia adalah memastikan bahwa sikap tegas ini tidak mengurangi pengaruh Jakarta dalam proses perdamaian di Timur Tengah, sekaligus menjaga agar setiap bentuk dukungan tetap berada dalam koridor kepentingan nasional yang berdaulat.
