Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menghentikan sementara operasional sebuah resor wisata di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pada Jumat (10/4/2026). Langkah tegas ini diambil menyusul temuan bahwa pengelola resor tersebut tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), sebuah dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh setiap pihak yang melakukan aktivitas ekonomi di wilayah perairan Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa penindakan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap ekosistem laut yang sangat rentan. Menurutnya, potensi alam yang dimiliki Maratua sangat luar biasa dan harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Tanpa regulasi yang ketat, eksploitasi ekonomi yang tidak terkendali berisiko merusak keseimbangan ekologi yang justru menjadi aset utama daya tarik pariwisata kawasan tersebut.
Dampak dari pengabaian aturan ini sebenarnya sangat krusial bagi keberlangsungan destinasi wisata. Jika pemanfaatan ruang laut dilakukan tanpa pengawasan ketat, ekosistem terumbu karang dan habitat laut di sekitar Pulau Maratua terancam mengalami degradasi permanen. Sanksi penghentian operasional ini menjadi sinyal penting bagi para pelaku usaha bahwa aspek ekologis harus diletakkan sejajar dengan keuntungan bisnis. Keseimbangan antara ekonomi dan ekologi adalah harga mati agar pariwisata bahari kita tidak menjadi "bom waktu" bagi kerusakan lingkungan di masa depan.
Secara teknis, pelanggaran ini merujuk pada ketidakpatuhan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut. Selain dokumen PKKPRL, pengelola resor di kawasan eksotis seperti Maratua juga diwajibkan memiliki perizinan berusaha wisata bahari yang diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan bisnis yang berbasis risiko telah melalui kajian dampak lingkungan yang komprehensif sebelum diizinkan beroperasi di wilayah perairan nasional.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menambahkan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi pihak mana pun yang mengabaikan aturan, termasuk investor asing. Saat ini, Kepolisian Khusus Kelautan dari Stasiun PSDKP Tarakan tengah melakukan pemeriksaan lanjutan di lokasi untuk mendalami pelanggaran tersebut. Proses ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kasus di Pulau Maratua ini menjadi pengingat keras bagi para investor di sektor pariwisata bahari bahwa kepatuhan regulasi bukanlah formalitas belaka. Keindahan alam Indonesia memang menjadi daya tarik investasi yang menggiurkan, namun izin operasional adalah instrumen utama untuk memastikan bahwa investasi tersebut tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. KKP kini menunjukkan taringnya untuk memastikan bahwa setiap jengkal ruang laut Indonesia tetap terlindungi dari praktik bisnis yang abai terhadap kelestarian masa depan.
