SOLO, JAWA TENGAH – Sekitar 200 peternak ayam petelur yang tergabung dalam wadah "Rumah Bersama" mendeklarasikan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada telur nasional sejak tahun 2024. Namun, di balik capaian produksi yang kini menyentuh angka 18 ribu ton atau sekitar 280 juta butir per hari, para peternak justru menghadapi ancaman kebangkrutan akibat anjloknya harga di tingkat kandang yang tak diimbangi dengan stabilitas pasar. Dalam Rembug Nasional yang digelar di Kota Solo pada Sabtu (2/5/2026), mereka mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi kebijakan guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di tingkat konsumen.
Secara fundamental, kondisi yang dialami peternak saat ini merupakan anomali ekonomi yang berbahaya. Ketika produksi dalam negeri melimpah hingga mampu mencukupi kebutuhan nasional, harga di tingkat peternak justru jatuh ke kisaran Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan ideal sebesar Rp25.000–Rp26.500 per kilogram. Situasi ini diperparah oleh lonjakan biaya produksi, terutama harga pakan dan jagung yang kini menembus Rp6.700 hingga Rp7.100 per kilogram. Dampaknya, margin keuntungan peternak tergerus habis, menempatkan ribuan peternak rakyat di ambang kerugian operasional yang masif.
Ketimpangan ini tidak lepas dari minimnya serapan pasar, termasuk realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi penopang utama konsumsi telur nasional. Hingga saat ini, serapan telur melalui program MBG tercatat masih sangat rendah, yakni hanya sekitar satu persen dari target kebutuhan yang idealnya mencapai 83,5 juta butir. Ironisnya, muncul alasan teknis di lapangan yang menyebutkan bahwa siswa merasa "bosan" mengonsumsi telur, sebuah dalih yang dianggap peternak sebagai bentuk ketidakseriusan pengelola program dalam mendukung ketahanan pangan berbasis protein hewani lokal.
Selain masalah serapan, rendahnya daya beli masyarakat akibat melemahnya perputaran uang juga menjadi faktor penghambat utama. Produksi yang melimpah tidak terserap maksimal oleh pasar karena masyarakat menahan konsumsi. Oleh karena itu, para peternak menuntut adanya diversifikasi kebijakan penyerapan, seperti menjadikan telur sebagai intervensi utama dalam program penanganan stunting dan gizi ibu hamil. Langkah ini dipandang sebagai solusi ganda yang mampu memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus menyerap surplus produksi telur yang selama ini membebani harga di tingkat peternak.
Lebih jauh lagi, tantangan nyata bagi sektor perunggasan nasional terletak pada tata kelola ekosistem dari hulu hingga hilir. Selama ini, peran integrator besar kerap mendominasi pasar, sehingga menggeser posisi peternak rakyat yang seharusnya menjadi pilar utama kedaulatan pangan. Peternak mengusulkan pembagian porsi pasar yang lebih adil, yakni 98 persen untuk peternak rakyat dan 2 persen bagi integrator sebagai penyeimbang. Penataan ini dianggap krusial untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan menjaga agar harga tetap stabil tanpa harus bergantung pada kebijakan impor yang sama sekali tidak diperlukan, mengingat kapasitas produksi dalam negeri sudah lebih dari cukup.
Pada akhirnya, swasembada bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata kedaulatan pangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah taktis, seperti meningkatkan frekuensi konsumsi telur dalam program MBG menjadi dua hingga tiga kali seminggu serta memperbaiki rantai distribusi antarwilayah, maka keberlangsungan usaha peternak rakyat akan terus terancam. Kegagalan dalam menjaga ekosistem ini tidak hanya merugikan para peternak, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpastian pangan jangka panjang yang akan merugikan masyarakat secara luas.
