Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta kini tengah berada dalam posisi sulit akibat lonjakan harga kemasan plastik yang mencapai 100 persen dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga yang merata di tingkat distributor ini dipicu oleh gangguan logistik global akibat ketegangan geopolitik internasional, yang memaksa para pedagang di kawasan Malioboro dan sekitarnya terpaksa memutar otak—mulai dari menaikkan harga jual produk hingga menyusutkan porsi dagangan demi bertahan hidup.
Bagi pedagang kecil seperti Rosi, seorang penjual jus buah keliling, kenaikan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman langsung terhadap keberlangsungan usahanya. Harga botol plastik sekali pakai yang biasa ia gunakan melonjak hingga Rp20 ribu per lusin, sementara wadah thinwall untuk makanan naik drastis hingga Rp40 ribu. Situasi serupa dialami Yanti, penjual jajanan pasar, yang mencatat kenaikan harga plastik tenteng dari Rp3 ribu menjadi Rp6 ribu per bungkus. "Hari ini saja harganya sudah naik lagi," keluhnya, menggambarkan ketidakpastian pasar yang terus menghantui para pelaku usaha kecil di Yogyakarta.
Secara makro, fenomena ini memiliki dampak sistemik yang cukup mengkhawatirkan bagi ekonomi kerakyatan. Ketika biaya operasional membengkak, pelaku UMKM terjepit di antara dua pilihan: menaikkan harga jual yang berisiko menurunkan daya beli konsumen, atau mempertahankan harga dengan margin keuntungan yang kian menipis. Jika dibiarkan berlarut-larut, daya saing sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Yogyakarta akan melemah. Kenaikan biaya kemasan ini pada akhirnya menciptakan efek domino, di mana inflasi kecil di tingkat pedagang kaki lima akan terasa hingga ke meja makan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DIY, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), telah mengonfirmasi bahwa persoalan ini merupakan dampak dari menurunnya kapasitas produksi plastik domestik hingga sepertiga dari volume normal. Gangguan rantai pasok global membuat bahan baku plastik menjadi barang langka, sehingga produsen melakukan penyesuaian harga secara sepihak dari pabrik hingga ke pedagang grosir. Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan sektor UMKM yang sangat tinggi terhadap kemasan plastik murah yang praktis dan efisien.
Menanggapi krisis ini, Disperindag DIY mulai merancang strategi mitigasi dengan mendorong transisi ke arah kemasan ramah lingkungan berbasis kearifan lokal. Pemanfaatan serat alam seperti mendong, pandan, hingga limbah kelapa kini menjadi opsi utama yang mulai disosialisasikan kepada para pelaku usaha. Selain itu, pemerintah berencana memfasilitasi skema pembelian kolektif langsung ke produsen lokal untuk memutus rantai distribusi yang selama ini membuat harga kemasan menjadi tidak terkendali.
Langkah transisi ini sebenarnya bukan hanya sekadar solusi darurat atas kenaikan harga, melainkan momentum bagi Yogyakarta untuk memperkuat identitas ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Meskipun tantangan dalam mengubah kebiasaan penggunaan plastik tidaklah ringan, integrasi antara kreativitas lokal dan dukungan kebijakan pemerintah dapat menjadi kunci bagi UMKM untuk bertahan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketahanan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan material lokal tidak hanya akan menyelamatkan modal mereka, tetapi juga membuka peluang baru bagi industri kreatif ramah lingkungan di tanah air.
