Sektor pariwisata nasional kini tengah berada di bawah tekanan berat akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan bahwa Indonesia berisiko kehilangan devisa sebesar Rp48,3 triliun hingga Rp56,5 triliun sepanjang periode 28 Februari hingga 31 Desember 2026. Angka fantastis ini muncul seiring dengan merosotnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang dipicu oleh gangguan konektivitas udara global dan ketidakpastian keamanan di wilayah tersebut.
Dampak langsung dari situasi ini sudah mulai terlihat nyata. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu bulan, tepatnya sejak 28 Februari hingga 28 Maret 2026, sebanyak 770 penerbangan dari enam hub utama di Timur Tengah—yakni Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat—terpaksa dibatalkan. Pembatalan masif ini mengakibatkan hilangnya potensi kunjungan lebih dari 60 ribu wisatawan asing dengan nilai kerugian devisa mencapai Rp2,04 triliun dalam waktu singkat.
Secara lebih luas, fenomena ini memberikan pukulan telak pada segmen wisatawan long-haul (jarak jauh) yang selama ini dikenal sebagai high spenders atau kelompok turis dengan daya beli tinggi. Mengingat kawasan Timur Tengah merupakan titik transit strategis bagi pelancong dari Eropa dan Amerika menuju Indonesia, penutupan wilayah udara Iran dan ketidakstabilan di sekitarnya menciptakan efek domino yang menghambat mobilitas global. Jika kondisi ini terus berlanjut hingga akhir tahun, pemerintah memproyeksikan total kunjungan wisatawan asing yang hilang bisa menyentuh angka 1,68 juta orang.
Tantangan industri kian diperparah dengan lonjakan harga minyak mentah dunia yang melambung dari US$ 70 menjadi US$ 100 per barel. Efek domino ini memicu kenaikan harga avtur yang memaksa maskapai penerbangan internasional melakukan penyesuaian tarif secara signifikan. Sebagai gambaran, maskapai seperti Air India telah menaikkan fuel surcharge hingga 50 persen, sementara Cathay Pacific untuk rute antarbenua bahkan memberlakukan kenaikan tarif hingga 105 persen. Tidak hanya moda transportasi udara, jalur laut pun terdampak; tiket feri rute Singapura–Batam, misalnya, mengalami kenaikan harga sebesar 15,79 persen yang kian membebani kantong wisatawan.
Di balik ancaman tersebut, Kementerian Pariwisata sebenarnya masih menyimpan optimisme yang cukup tinggi. Target kunjungan wisatawan asing pada 2026 dipatok di angka 16–17 juta orang, sebuah target yang lebih ambisius dibandingkan capaian tahun 2025 yang berada di kisaran 15,39 juta. Optimisme ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap berada di jalur pertumbuhan, meskipun ruang gerak sektor pariwisata kini sangat bergantung pada dinamika politik global yang sulit diprediksi.
Situasi ini menjadi pengingat keras bagi pemangku kepentingan di Indonesia untuk tidak lagi terlalu bergantung pada satu koridor penerbangan utama. Diversifikasi pasar wisatawan, terutama dengan memaksimalkan potensi pasar regional dan negara-negara non-konflik, menjadi langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan. Pemerintah perlu segera merumuskan insentif perjalanan atau promosi khusus untuk mengompensasi lonjakan harga tiket yang saat ini menjadi penghalang utama minat turis untuk berkunjung ke Tanah Air. Pada akhirnya, ketahanan sektor pariwisata nasional akan diuji oleh kemampuan kita dalam beradaptasi di tengah badai geopolitik yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
