Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri resmi menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik. Keputusan yang diambil pada April 2026 ini langsung memicu polemik, lantaran dinilai kontradiktif dengan target transisi energi nasional serta berpotensi mencederai daya saing industri kendaraan listrik yang baru saja tumbuh subur di Indonesia.
Kebijakan ini secara fundamental menciptakan ketidaksinkronan di tubuh pemerintahan. Di satu sisi, Presiden RI terus menggaungkan percepatan elektrifikasi sebagai solusi atas ancaman krisis minyak dan pemenuhan target dekarbonisasi. Namun, di sisi lain, aturan baru ini justru mencabut insentif pembebasan pajak yang selama ini menjadi "karpet merah" bagi konsumen untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menyoroti adanya tumpang tindih regulasi. Ia menegaskan bahwa Permendagri tersebut berpotensi menabrak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), yang secara eksplisit mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak daerah.
Dampak dari kebijakan ini tidak bisa dianggap sepele. Bagi konsumen, pemungutan pajak daerah ini akan memicu kenaikan harga jual kendaraan listrik secara instan. Padahal, penetrasi pasar kendaraan listrik di Indonesia saat ini masih berada di bawah 5 persen dari total pasar otomotif nasional. Dalam tahap "bayi" seperti sekarang, industri sangat sensitif terhadap perubahan harga. Jika beban pajak dibebankan ke konsumen, bukan tidak mungkin minat masyarakat yang mulai tumbuh akan kembali surut, yang pada akhirnya akan menghambat akselerasi ekosistem kendaraan listrik yang sedang dibangun dengan susah payah.
Selain masalah harga, risiko ketimpangan kebijakan antarwilayah juga menjadi catatan kritis bagi pelaku industri. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Tenggono Chuandra Phoa, mengungkapkan bahwa pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran pajak akan menciptakan ketidakpastian iklim usaha. Jika setiap daerah memiliki tarif yang berbeda-beda, strategi distribusi manufaktur akan terganggu dan investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya. Padahal, selama dua tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menarik investasi global senilai lebih dari US$ 5 miliar dan mencatat kehadiran lebih dari 15 merek kendaraan listrik baru di pasar domestik.
Perlu dipahami bahwa insentif pajak sejatinya bukan sekadar pengurang beban biaya, melainkan alat kebijakan strategis untuk mendorong adopsi teknologi baru. Ketika sebuah teknologi belum mencapai skala ekonomi yang masif, beban pajak tambahan akan membuat kendaraan listrik sulit bersaing secara harga dengan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil. Selain itu, potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dari pajak kendaraan listrik saat ini diprediksi tidak akan signifikan dibandingkan dengan nilai strategis dari keberhasilan transisi energi nasional yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Sebagai penutup, pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi "dua wajah" dalam kebijakan nasional. Jangan sampai ambisi besar untuk menjadi hub kendaraan listrik dunia kandas hanya karena kebijakan fiskal yang terburu-buru dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kejelasan dasar hukum dan konsistensi insentif adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan investor serta memastikan transisi energi tetap berada di jalur yang benar. Jika ingin program elektrifikasi ini berhasil, pemerintah harus berani memilih antara mengejar recehan pajak daerah atau memenangkan masa depan industri energi yang lebih hijau dan mandiri.
