Mulai Sabtu, 2 Mei 2026, pengguna kendaraan bermesin diesel di Indonesia dikejutkan dengan lonjakan harga yang signifikan di sejumlah SPBU swasta. PT Vivo Energi Indonesia dan PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) kompak menaikkan harga bahan bakar jenis diesel mereka hingga menembus angka psikologis Rp30.890 per liter. Kebijakan penyesuaian harga ini dilakukan di tengah stabilitas harga BBM yang justru dipertahankan oleh PT Pertamina (Persero) untuk seluruh lini produknya, baik subsidi maupun nonsubsidi.
Kenaikan paling mencolok terjadi pada produk Diesel Primus milik Vivo. Jika sebelumnya dibanderol Rp14.610 per liter, kini konsumen harus merogoh kocek hingga Rp30.890 per liter. Angka yang sama juga berlaku untuk produk BP Ultimate Diesel di SPBU BP-AKR, yang naik tajam dari sebelumnya Rp25.560 menjadi Rp30.890 per liter. Menariknya, meski harga diesel melambung tinggi, kedua perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak menyentuh harga bensin RON 92 mereka, yang tetap bertahan di angka Rp12.390 per liter.
Di sisi lain, Pertamina memilih untuk mengambil sikap "wait and see" dengan mempertahankan seluruh daftar harga BBM-nya. Hingga saat ini, Pertamax tetap dijual Rp12.300 per liter, Pertamax Green Rp12.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp19.400 per liter. Begitu pula dengan kategori diesel milik perusahaan pelat merah tersebut, di mana Dexlite tetap berada di harga Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex di angka Rp23.900 per liter. Harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite (Rp10.000) dan Biosolar (Rp6.800), pun dipastikan tidak mengalami perubahan.
Dampak dari disparitas harga yang lebar ini diprediksi akan memicu pergeseran pola konsumsi masyarakat. Pengguna kendaraan diesel yang selama ini menjadi pelanggan setia SPBU swasta kemungkinan besar akan beralih ke SPBU Pertamina demi mencari selisih harga yang lebih ekonomis. Fenomena ini tentu akan memberikan tekanan tambahan pada volume distribusi BBM di SPBU milik negara, yang jika tidak diantisipasi dengan baik, berisiko memicu antrean panjang di titik-titik penyaluran tertentu.
Perbedaan kebijakan harga ini mencerminkan strategi bisnis yang kontras antara pemain swasta dan perusahaan negara. Badan usaha swasta umumnya melakukan penyesuaian harga secara lebih dinamis berdasarkan perhitungan biaya perolehan, fluktuasi harga minyak mentah global, serta biaya logistik yang harus mereka tanggung sendiri tanpa intervensi subsidi pemerintah. Sebaliknya, Pertamina sebagai kepanjangan tangan negara memikul beban tanggung jawab untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat melalui kebijakan harga yang lebih terkendali.
Bagi para pemilik kendaraan bermesin diesel, situasi ini menjadi pengingat penting untuk lebih bijak dalam mengatur efisiensi penggunaan bahan bakar. Dengan selisih harga yang mencapai ribuan rupiah per liter, perencanaan rute perjalanan dan pemilihan lokasi pengisian bahan bakar kini menjadi krusial. Ke depannya, pasar energi domestik kemungkinan besar akan terus diwarnai oleh dinamika harga yang beragam, menuntut konsumen untuk lebih adaptif dalam merespons setiap perubahan kebijakan yang diambil oleh para pelaku industri energi di tanah air.
