Dewan Energi Nasional (DEN) saat ini tengah merampungkan draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE) guna memperkuat ketahanan pasokan bahan bakar di Indonesia. Sekretaris Jenderal DEN, Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa proses pembahasan yang telah berjalan selama empat bulan terakhir kini memasuki tahap finalisasi, sebelum nantinya diajukan untuk mendapatkan izin prakarsa dari Presiden. Langkah ini diambil sebagai respons strategis atas kerentanan pasokan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global yang mengancam stabilitas rantai pasok minyak dan gas dunia.
Perubahan paling fundamental dalam draf revisi ini adalah dibukanya ruang bagi pihak swasta untuk turut serta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur tangki penyimpanan BBM, minyak mentah, hingga Liquefied Petroleum Gas (LPG). Selama ini, beban pembangunan tangki penyimpanan hampir sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan skema baru ini, pemerintah berharap dapat mempercepat penambahan kapasitas tangki tanpa harus terus-menerus membebani kas negara. Kendati pembangunan fisik melibatkan sektor swasta, Dadan menegaskan bahwa wewenang pengelolaan cadangan energi tersebut akan tetap berada di bawah kendali penuh pemerintah untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga.
Dampak dari revisi ini diproyeksikan sangat krusial bagi stabilitas makroekonomi Indonesia. Selama ini, kapasitas penyimpanan BBM yang dikelola PT Pertamina (Persero) hanya mampu mencakup kebutuhan selama 20 hingga 23 hari saja. Angka ini masih jauh tertinggal dari standar yang ditetapkan International Energy Agency (IEA), yang mensyaratkan negara untuk memiliki cadangan energi minimal selama 90 hari atau tiga bulan. Dengan target baru yang menetapkan cadangan energi setara volume impor rata-rata 30 hari, pemerintah sedang berupaya menciptakan "bantalan" yang lebih tebal guna meredam lonjakan harga atau kelangkaan pasokan yang kerap terjadi saat krisis global meletus.
Perlu dipahami bahwa perbedaan antara cadangan operasional dan cadangan penyangga (CPE) menjadi fokus utama dalam revisi ini. Jika cadangan operasional yang ada saat ini bersifat rutin untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat, maka CPE dirancang khusus sebagai instrumen darurat. Artinya, CPE berfungsi sebagai cadangan strategis yang hanya akan dilepas ke pasar ketika terjadi gangguan pasokan, bencana alam, atau situasi geopolitik yang menyebabkan distribusi energi terputus secara mendadak. Transformasi ini menjadi krusial mengingat kondisi di Timur Tengah—sebagai salah satu sumber pasokan utama dunia—yang belakangan ini terus diliputi ketegangan, seperti konflik antara Iran dengan pihak-pihak terkait.
Secara teknis, pelibatan swasta nantinya akan diatur secara mendetail melalui regulasi turunan setelah Perpres ini disahkan. Pemerintah akan menyusun skema insentif dan mekanisme kerja sama yang menarik bagi investor, sekaligus memastikan bahwa kehadiran swasta tidak mengorbankan kedaulatan energi. Harapannya, sinergi antara modal swasta dan kebijakan pemerintah ini mampu menciptakan ekosistem energi yang tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga tangguh dalam menghadapi guncangan eksternal.
Ke depan, keberhasilan revisi aturan ini bukan sekadar soal menambah jumlah tangki penyimpanan, melainkan tentang bagaimana Indonesia mampu membangun kemandirian energi yang tidak mudah goyah oleh dinamika politik internasional. Tantangan utama pemerintah setelah regulasi ini rampung adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan transparan dan efektif. Jika target cadangan 30 hari ini berhasil direalisasikan, Indonesia akan memiliki daya tawar dan ketenangan yang lebih baik dalam mengelola kebutuhan energinya di masa depan, sehingga setiap gejolak di pasar global tidak lagi memberikan dampak langsung yang mengganggu kenyamanan hidup masyarakat.
