Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memberikan sinyal kuat bahwa peluang penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) akan semakin terbatas dalam waktu dekat. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026), Perry menegaskan bahwa BI kini lebih memprioritaskan stabilitas moneter sebagai respons atas memanasnya konflik di Timur Tengah. Eskalasi geopolitik tersebut telah memicu penguatan indeks dolar AS secara global, yang pada gilirannya menekan mata uang domestik dan memicu fenomena pelarian modal asing (capital outflow) dari pasar keuangan Indonesia.
Keputusan untuk menahan BI-Rate di level 4,75 persen bukanlah langkah yang diambil tanpa pertimbangan matang. Setelah sempat agresif menurunkan suku bunga sebanyak lima kali sepanjang tahun 2025 dengan total pemangkasan 125 bps, BI kini memilih untuk mengerem kebijakan pelonggarannya. Fokus otoritas moneter saat ini telah bergeser dari upaya mendorong ekspansi likuiditas menuju strategi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar tidak tergerus oleh ketidakpastian ekonomi global yang kian sulit diprediksi.
Dampak dari pergeseran kebijakan ini tentu akan dirasakan langsung oleh pelaku industri dan masyarakat. Dengan tertutupnya ruang penurunan suku bunga, biaya pinjaman atau kredit di perbankan kemungkinan besar akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Bagi sektor riil, kondisi ini menuntut efisiensi operasional yang lebih ketat, sementara bagi para investor, kebijakan ini adalah sinyal agar lebih berhati-hati dalam memitigasi risiko volatilitas pasar yang sewaktu-waktu bisa melonjak akibat sentimen eksternal.
Sebagai bagian dari instrumen penyeimbang, Bank Indonesia kini mengubah arah strategi pengelolaan likuiditas. Jika tahun lalu BI cenderung mengurangi peredaran Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk melonggarkan pasar, tahun ini justru terjadi peningkatan lelang SRBI secara signifikan. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk menyerap likuiditas dan memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor asing agar tetap bertahan di pasar domestik. Selain itu, BI juga terpantau cukup aktif melakukan intervensi di pasar sekunder dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 90,05 triliun secara year to date guna menjaga kepercayaan pasar.
Langkah rekalibrasi kebijakan ini menunjukkan betapa krusialnya peran BI dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro. Di satu sisi, menjaga BI-Rate di angka 4,75 persen memang memberikan tekanan pada ekspansi kredit, namun di sisi lain, ini adalah harga yang harus dibayar untuk membentengi ekonomi nasional dari "badai" eksternal. Ke depan, pasar akan terus memantau apakah ketegangan geopolitik akan mereda, yang nantinya bisa membuka kembali ruang bagi pelonggaran moneter, atau justru situasi akan menuntut BI untuk mengambil langkah yang lebih restriktif demi menjaga pondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah badai ketidakpastian global.
