Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menerapkan aturan baru terkait ambang batas saham beredar di publik (free float) melalui Perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A serta Surat Edaran SE-00004/BEI/03-2026 yang efektif berlaku sejak 31 Maret 2026. Regulasi ini mewajibkan emiten untuk meningkatkan porsi saham yang dimiliki investor publik hingga mencapai angka minimum 15 persen dari total saham tercatat, sebagai langkah nyata otoritas bursa dalam meningkatkan likuiditas pasar modal tanah air.
Langkah strategis ini bukan sekadar administratif. Dengan meningkatkan porsi free float, BEI ingin memastikan bahwa saham-saham yang diperdagangkan memiliki basis investor yang lebih luas dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham pengendali. Dampak positifnya, volatilitas harga saham yang tidak wajar akibat minimnya suplai di pasar dapat ditekan. Bagi investor ritel, aturan ini membawa angin segar karena potensi likuiditas yang lebih tinggi akan memudahkan mereka dalam melakukan transaksi jual-beli tanpa harus khawatir dengan kendala ketersediaan volume di pasar.
Dalam aturan terbarunya, BEI menerapkan standar yang lebih dinamis untuk perusahaan yang baru akan melantai di bursa. Syarat free float kini diklasifikasikan berdasarkan skala kapitalisasi pasar, dengan rincian ambang batas 15 persen, 20 persen, hingga 25 persen. Fleksibilitas juga diberikan melalui mekanisme pengajuan pihak-pihak tertentu agar dapat dikategorikan sebagai bagian dari free float, sepanjang memenuhi kriteria ketat yang telah diatur dalam surat edaran baru tersebut. Pihak BEI memastikan bahwa seluruh proses perubahan regulasi ini telah melewati tahapan Rule Making Rule (RMR) dan mendapatkan restu penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tentu saja, BEI tidak menerapkan aturan ini secara mendadak. Mengingat kompleksitas struktur kepemilikan di tiap perusahaan, masa transisi yang cukup panjang telah disiapkan. Perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 5 triliun mendapatkan tenggat waktu hingga tahun 2027 atau 2028, tergantung pada posisi free float mereka saat ini. Sementara itu, bagi emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp 5 triliun, diberikan ruang napas yang lebih lega hingga 31 Maret 2029 untuk melakukan penyesuaian. Untuk memastikan proses transisi berjalan mulus, BEI berkomitmen memberikan pendampingan intensif serta sosialisasi berkelanjutan bagi emiten yang terdampak.
Sebagai penjelasan tambahan, istilah free float sering kali disalahpahami sebagai seluruh saham yang dimiliki publik. Padahal, secara teknis, free float adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5 persen, bukan merupakan saham pengendali atau saham milik direksi/komisaris, serta tidak dalam masa penguncian (lock-up). Definisi yang lebih presisi ini menjadi krusial agar data yang tersaji di bursa mencerminkan kondisi riil likuiditas saham yang benar-benar bisa diperdagangkan oleh masyarakat luas.
Ke depannya, pengetatan aturan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pasar modal Indonesia di mata investor global. Dengan meningkatnya kualitas emiten melalui kepemilikan publik yang lebih proporsional, bursa domestik akan tampil lebih transparan, efisien, dan menarik bagi aliran modal asing. Bagi para emiten, kebijakan ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih terbuka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.
