Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran global setelah mencuatnya wacana penutupan Selat Bab-el-Mandeb oleh Iran, menyusul langkah serupa di Selat Hormuz. Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa potensi penutupan jalur strategis yang memisahkan Asia dan Afrika ini membawa risiko jauh lebih besar bagi perdagangan dunia dibandingkan penutupan Selat Hormuz. Mengingat 12 persen dari total perdagangan global bergantung pada rute ini sebagai akses tercepat antara Asia menuju Eropa dan Afrika, eskalasi konflik di wilayah tersebut diprediksi akan menciptakan disrupsi logistik yang masif.
Secara geografis, Selat Bab-el-Mandeb merupakan pintu gerbang vital yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudera Hindia. Belajar dari pengalaman periode 2023–2024, gangguan pada jalur ini terbukti mampu memperpanjang durasi pelayaran kapal kargo hingga 15 hari lebih lama dari jadwal normal. Dampak ikutannya sangat nyata: biaya asuransi pelayaran melonjak tajam dan ongkos logistik membengkak, yang pada akhirnya membebani harga barang di tingkat konsumen akhir. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi alarm keras karena per Januari 2026, porsi ekspor nasional ke pasar Eropa tercatat cukup signifikan, yakni sebesar 13,4 persen dari total ekspor.
Dampak ekonomi dari penutupan selat ini diproyeksikan akan memicu imported inflation atau inflasi yang diimpor oleh Indonesia. Jika skenario terburuk terjadi, harga minyak dunia diperkirakan dapat menembus angka US$ 120 per barel. Kenaikan harga energi global ini akan menjalar ke sektor pangan, terutama melalui terganggunya rantai pasok bahan baku pupuk yang juga melintasi rute tersebut. Bagi produsen pertanian dalam negeri, kelangkaan atau mahalnya pupuk akan menjadi beban ganda yang menurunkan produktivitas. Selain itu, pelemahan kinerja ekspor yang dibarengi dengan kenaikan biaya impor akan memberikan tekanan berat bagi nilai tukar rupiah, menciptakan kondisi ekonomi yang menantang bagi stabilitas makro nasional.
Sebagai informasi tambahan, beban fiskal negara juga berada di ambang risiko tinggi. Pemerintah harus bersiap dengan skenario terburuk, di mana setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel di atas asumsi APBN, beban belanja negara akan membengkak hingga Rp 10,3 triliun. Jika harga minyak melonjak drastis, total tambahan belanja pemerintah diperkirakan bisa mencapai Rp 515 triliun untuk menjaga subsidi energi dan pupuk agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Angka ini tentu menjadi tantangan besar bagi pengelolaan kas negara di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung.
Menanggapi situasi ini, Bhima menekankan perlunya langkah mitigasi yang taktis dari pemerintah. Pertama, diplomasi tingkat tinggi dengan Yaman dan Iran menjadi prioritas utama guna memastikan kapal kargo yang membawa komoditas Indonesia tetap mendapatkan akses jalur aman. Kedua, pemerintah didorong untuk segera mempercepat realokasi anggaran subsidi energi dan pupuk agar dampaknya tidak terlalu memukul daya beli masyarakat. Selain itu, penguatan subsidi transportasi umum dianggap krusial untuk menekan konsumsi BBM secara nasional.
Langkah jangka panjang yang tak kalah penting adalah percepatan transisi energi. Pemerintah perlu mendorong penggunaan energi baru terbarukan, seperti panel surya, mikrohidro, dan tenaga bayu, terutama di wilayah perdesaan yang selama ini masih sangat bergantung pada generator bertenaga solar. Langkah-langkah mitigasi ini bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak geopolitik dunia. Pemerintah harus bergerak proaktif agar dampak dari konflik di Timur Tengah tidak menjadi krisis berkepanjangan yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi domestik.
