Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara tegas membantah rumor kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah isu yang beredar luas di media sosial sejak Senin, 30 Maret 2026. Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan untuk menaikkan harga BBM yang disubsidi oleh negara. Sementara itu, terkait spekulasi kenaikan harga BBM non-subsidi, pihak pemerintah dan Pertamina meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi yang baru akan dirilis pada 1 April 2026.
Sejak awal pekan ini, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya potongan dokumen yang memproyeksikan kenaikan harga BBM secara signifikan. Dokumen tersebut menyebutkan adanya lonjakan Harga Indeks Pasar (HIP) untuk bensin RON 92 sebesar 62,99 persen dan gasoil hingga 91,30 persen, yang kemudian memicu kekhawatiran masyarakat akan kenaikan harga di SPBU. Namun, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya dan hanya merujuk pada laman resmi www.pertamina.com sebagai kanal informasi tunggal.
Kepastian pemerintah untuk tidak menyentuh harga BBM subsidi menjadi bantalan krusial bagi daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global. Dampak dari kebijakan ini sangat vital, karena jika harga BBM subsidi ikut melonjak di tengah tekanan ekonomi, risiko inflasi yang merembet ke sektor pangan dan transportasi akan sulit dibendung. Dengan menahan harga subsidi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga agar tidak tergerus oleh volatilitas harga energi dunia yang saat ini sedang berada dalam kondisi rentan.
Adapun gejolak harga energi ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya perang Iran-Israel, yang telah menyeret keterlibatan kelompok Houthi di Yaman. Ketegangan ini mengancam jalur logistik vital di Laut Merah dan Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi distribusi minyak dunia. Kondisi tersebut mendorong harga minyak mentah global melonjak hingga menembus angka US$ 101,47 per barel. Analisis dari Trading Economics mencatat bahwa keterlibatan Houthi dalam mengganggu jalur pelayaran global meningkatkan risiko bagi infrastruktur energi dan perdagangan internasional secara masif.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memberikan peringatan keras bahwa jika gangguan di jalur perdagangan ini terus berlanjut, harga minyak dunia berpotensi menembus US$ 120 per barel. Fenomena ini akan memicu imported inflation atau inflasi yang diimpor, di mana kenaikan harga energi global secara otomatis akan membebani biaya produksi dalam negeri, terutama di sektor pertanian dan logistik. Bhima menyarankan pemerintah untuk segera melakukan mitigasi, mulai dari diplomasi internasional hingga percepatan realokasi anggaran subsidi energi dan pupuk.
Di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menyaring informasi. Keputusan mengenai harga BBM non-subsidi nantinya akan didasarkan pada mekanisme pasar yang transparan, bukan berdasarkan desas-desus media sosial. Langkah pemerintah untuk menahan harga subsidi memang memberikan ruang bernapas, namun di sisi lain, tantangan besar tetap menanti dalam mengelola fiskal negara agar tetap sehat di tengah lonjakan harga minyak dunia yang tak terelakkan. Transisi energi ke sumber terbarukan kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil yang sangat rentan terhadap konflik global.
