Manajemen Perum Bulog secara resmi membantah informasi yang beredar di ruang publik terkait penunjukan Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Melalui keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat, 27 Maret 2026, pihak Bulog menegaskan bahwa narasi yang mengaitkan pimpinan mereka dengan jabatan strategis di institusi militer tersebut adalah kabar bohong alias disinformasi yang tidak memiliki dasar fakta.
Isu mengenai peralihan jabatan ini mencuat ke permukaan setelah posisi Kepala BAIS TNI mengalami kekosongan pasca pengunduran diri Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo. Mundurnya Yudi diketahui terjadi di tengah sorotan publik yang tajam, menyusul insiden dugaan penyerangan dengan air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, yang melibatkan empat oknum anggota BAIS TNI. Di tengah situasi yang sensitif tersebut, nama Ahmad Rizal Ramdhani mendadak dikaitkan sebagai suksesor, sebuah klaim yang kini ditepis keras oleh otoritas Bulog.
Tomi Wijaya, selaku Head of Public Relations Perum Bulog, memberikan klarifikasi bahwa status Ahmad Rizal Ramdhani saat ini adalah purnawirawan TNI. Menurut Tomi, Ahmad telah resmi mengundurkan diri dari dinas militer aktif jauh sebelum dirinya mengemban amanah sebagai nakhoda di perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor ketahanan pangan tersebut. Oleh karena itu, secara aturan maupun struktur organisasi, tidak dimungkinkan bagi yang bersangkutan untuk kembali menduduki jabatan struktural di dalam tubuh TNI.
Dampak dari penyebaran disinformasi semacam ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Di tengah upaya Bulog menjaga stabilitas pangan nasional, gangguan berupa hoaks yang menyasar figur pimpinan berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta memicu spekulasi liar yang kontraproduktif. Fokus Bulog saat ini adalah memastikan distribusi pangan dan cadangan beras tetap terjaga, sehingga narasi-narasi politis yang tidak berdasar justru menjadi hambatan dalam menjaga ritme kerja profesional yang selama ini dibangun.
Perlu dipahami bahwa proses pergantian pimpinan di institusi strategis seperti BAIS TNI memiliki mekanisme dan aturan main yang sangat ketat, serta melibatkan kebijakan komando dari otoritas tertinggi di lingkungan militer. Mengaitkan tokoh yang sudah menempuh jalur karier di luar institusi TNI—seperti di sektor BUMN—tanpa adanya pengumuman resmi dari instansi terkait, jelas merupakan tindakan yang menyesatkan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya verifikasi informasi di tengah derasnya arus konten media sosial yang sering kali mengabaikan akurasi demi sensasi.
Sebagai penutup, manajemen Perum Bulog mengimbau masyarakat serta rekan-rekan media massa untuk lebih bijak dalam menyaring informasi sebelum membagikannya. Mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan adalah kunci untuk menangkal penyebaran hoaks yang merugikan. Bulog berkomitmen untuk terus menjalankan mandat negara secara profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa terganggu oleh arus informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diminta tetap tenang dan merujuk pada kanal komunikasi resmi jika ingin mengetahui informasi valid terkait struktur organisasi maupun kebijakan perusahaan.
