Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga penghujung tahun 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi masyarakat serta ketersediaan stok energi nasional yang dinilai masih dalam kondisi aman. Bahlil menjamin bahwa pasokan solar, bensin, hingga LPG berada di atas standar minimum cadangan nasional, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya kelangkaan atau lonjakan harga dalam waktu dekat.
Kebijakan untuk menahan harga ini bukan tanpa dasar perhitungan. Menurut Bahlil, ruang fiskal APBN masih cukup luas untuk menopang subsidi karena harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sepanjang tahun ini masih terkendali di bawah angka 77 dolar AS per barel. Meski asumsi harga minyak dunia sempat berfluktuasi, posisi ICP saat ini dianggap masih memberikan napas bagi pemerintah untuk tetap menjaga harga di tingkat konsumen agar tidak terjadi guncangan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang menantang.
Namun, di balik kebijakan populis tersebut, terdapat tantangan struktural yang cukup berat bagi ketahanan energi Indonesia. Saat ini, konsumsi BBM nasional menyentuh angka 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi minyak dalam negeri hanya mampu menyuplai sekitar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Kesenjangan ini memaksa negara untuk terus melakukan impor sebesar 1 juta barel setiap harinya. Ketergantungan pada pasar global ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia yang sering kali dipicu oleh konflik geopolitik, seperti ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel di Timur Tengah.
Dampak dari kebijakan menahan harga ini tentu memberikan kelegaan bagi inflasi domestik dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, para pengamat dan pihak legislatif mengingatkan bahwa ini hanyalah solusi jangka pendek. Jika harga minyak dunia melonjak tajam, misalnya mencapai 140 dolar AS per barel, beban APBN akan membengkak secara eksponensial. Sebagai gambaran, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat membebani kas negara hingga Rp 6 triliun. Artinya, lonjakan harga global yang ekstrem berpotensi menekan fiskal negara hingga ratusan triliun rupiah, yang jika tidak dimitigasi dengan tepat, dapat mengganggu pos anggaran penting lainnya seperti infrastruktur atau pendidikan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, memberikan pandangan yang lebih pragmatis terkait situasi ini. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, namun ia juga mendesak agar pemerintah tetap bersikap realistis dan adaptif. Baginya, penyesuaian harga bukanlah semata-mata kebijakan yang tidak populis, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan fiskal negara dari tekanan beban subsidi yang berlebihan akibat gangguan distribusi energi global di jalur-jalur vital seperti Selat Hormuz.
Ke depan, pemerintah dituntut untuk lebih transparan dalam mengelola cadangan energi dan mulai memikirkan langkah-langkah konkret untuk menekan angka impor. Ketergantungan yang tinggi pada minyak mentah asing merupakan sinyal bahwa transisi energi dan peningkatan kapasitas kilang dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Sambil menunggu kondisi geopolitik global mereda, masyarakat diharapkan bijak dalam penggunaan energi agar beban subsidi tidak semakin membebani ruang gerak fiskal negara di masa depan.
