Harga berbagai produk makanan dan minuman di tingkat konsumen kini terancam melonjak tajam menyusul krisis pasokan dan kenaikan harga bahan baku plastik secara signifikan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, mengungkapkan bahwa lonjakan harga kemasan yang mencapai 30 hingga 100 persen memaksa para pelaku industri untuk melakukan penyesuaian harga jual demi menjaga keberlangsungan operasional perusahaan di tengah tekanan biaya produksi yang kian mencekik.
Situasi ini tidak bisa dianggap sepele karena dampaknya langsung menyentuh barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Adhi menjelaskan bahwa banyak produk kebutuhan sehari-hari, seperti minyak goreng dan beras kemasan, mengalami kenaikan harga bukan karena harga komoditasnya yang naik, melainkan akibat membengkaknya biaya kemasan plastik yang digunakan. Ketika kontribusi kemasan mencapai 20 hingga 25 persen dari total harga pokok produksi, maka kenaikan harga plastik sebesar 60-100 persen akan memicu efek domino yang signifikan terhadap harga jual akhir di rak-rak toko.
Dampak dari fenomena ini tentu akan memukul daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Dalam kondisi ekonomi yang menantang, kenaikan harga barang pokok akan semakin mempersempit ruang belanja rumah tangga. Di sisi lain, pelaku usaha pun berada dalam posisi yang sangat sulit; jika harga jual dinaikkan terlalu tinggi, risiko penurunan volume penjualan menjadi nyata. Namun, jika harga tetap dipertahankan, margin keuntungan yang semakin tergerus akan mengancam kesehatan arus kas perusahaan, yang pada akhirnya dapat memicu perlambatan produksi atau efisiensi tenaga kerja di sektor industri makanan dan minuman.
Krisis ini berakar dari kelangkaan pasokan bahan baku plastik yang terjadi baik di pasar domestik maupun global. Menurut Adhi, industri hulu plastik di dalam negeri saat ini sedang mengalami penurunan kapasitas produksi hingga 30 persen. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan industri hulu terhadap bahan baku impor untuk memproduksi plastik kemasan. Jika stok dari pemasok benar-benar habis—yang diprediksi terjadi pada Mei atau Juni mendatang—industri mamin akan menghadapi kendala serius dalam mendistribusikan produknya ke seluruh pelosok pasar.
Sebagai langkah konkret, pihak industri mendesak pemerintah untuk segera membuka keran impor bahan baku plastik dari negara-negara alternatif. Langkah ini dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar jangka pendek agar rantai pasok kemasan tidak terputus total. Tanpa intervensi kebijakan yang sigap, ketergantungan pada stok yang kian menipis ini berpotensi menyebabkan kelangkaan produk makanan dan minuman tertentu di pasar, yang justru akan menciptakan inflasi pangan lebih luas.
Ke depan, tantangan ini menuntut evaluasi mendalam terkait kemandirian industri kemasan nasional. Bergantung sepenuhnya pada bahan baku plastik memang membawa risiko besar, terutama saat rantai pasok global terganggu. Selain mendorong fleksibilitas impor, pemerintah dan pelaku industri perlu mulai memikirkan diversifikasi material kemasan yang lebih berkelanjutan dan stabil pasokannya. Stabilitas harga pangan bukan hanya soal ketersediaan komoditas di sawah, tetapi juga menyangkut efisiensi ekosistem pendukungnya, termasuk industri kemasan yang menjadi tulang punggung distribusi produk pangan hingga ke tangan masyarakat.
