Pemerintah Indonesia resmi menargetkan pemberlakuan penambahan lapisan tarif (layer) baru dalam struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT) paling lambat pada Mei 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal yang selama ini sulit terjangkau oleh regulasi. Proposal kebijakan tersebut kini telah rampung dan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut.
Langkah ini membawa misi ganda bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah berupaya melakukan "pemutihan" atau legalisasi terhadap produsen rokok kecil yang selama ini beroperasi di bawah radar. Dengan adanya lapisan tarif baru, para pelaku usaha yang sebelumnya ilegal diberikan kesempatan untuk masuk ke sistem legal dengan membayar cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Purbaya menegaskan bahwa ini adalah tawaran "jalan keluar" bagi pelaku industri. Namun, ia juga memberikan peringatan keras: bagi pihak yang tetap bersikukuh beroperasi di jalur gelap setelah regulasi ini berjalan, aparat tidak akan segan melakukan penindakan tegas hingga penutupan operasional bisnis.
Secara fundamental, kebijakan ini menjadi upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara target fiskal dan realitas sosial di lapangan. Selama ini, peredaran rokok ilegal sering kali dianggap sebagai "hantu" bagi pendapatan negara, namun di sisi lain, industri tembakau adalah sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendalaman teknis yang mendalam. Pendekatan hukum yang diambil tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada industri tembakau. Dengan membuka ruang legalisasi, pemerintah berharap dapat melakukan kontrol yang lebih baik terhadap kualitas dan peredaran produk tanpa harus mematikan denyut ekonomi masyarakat bawah.
Perlu diingat bahwa struktur cukai rokok di Indonesia telah mengalami transformasi panjang. Pada tahun 2009, terdapat 19 lapisan tarif yang sangat kompleks, yang kemudian disederhanakan secara bertahap hingga menjadi 8 lapisan pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024. Penambahan layer baru pada 2026 mendatang menandai babak baru dalam manajemen fiskal tembakau, di mana pemerintah mencoba lebih fleksibel untuk menarik potensi ekonomi yang selama ini "bocor" akibat maraknya peredaran rokok tak bercukai.
Terkait potensi pendapatan, pemerintah memilih untuk bersikap realistis dan tidak ingin terburu-buru melempar angka spekulatif. Menkeu Purbaya menyatakan bahwa proyeksi yang akurat baru akan terlihat setelah aturan tersebut diimplementasikan selama satu hingga dua bulan. Meskipun banyak pihak mengklaim bahwa potensi penerimaan dari legalisasi rokok ilegal ini sangat besar, pemerintah memilih untuk menunggu data empiris di lapangan sebagai basis pengambilan kebijakan selanjutnya.
Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyosialisasikan aturan baru ini kepada para pelaku usaha di tingkat akar rumput. Jika berhasil, langkah ini bukan sekadar penambahan angka dalam APBN, melainkan sebuah instrumen untuk menertibkan industri tembakau nasional agar lebih transparan dan akuntabel. Namun, tantangan terbesarnya tetap terletak pada konsistensi penegakan hukum di lapangan. Apakah "karpet merah" legalisasi ini akan disambut baik oleh para pelaku industri, atau justru akan memicu dinamika baru dalam persaingan pasar tembakau, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Satu hal yang pasti, pemerintah kini tengah mencoba mengubah pendekatan dari sekadar "melarang" menjadi "merangkul dan menata".
