Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meluapkan kekecewaannya terhadap progres pembangunan proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur, yang dinilai jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain. Saat melakukan peninjauan di Surabaya pada Minggu (12/4/2026), Dody menegaskan bahwa ketertinggalan progres yang hanya mencapai 15 persen tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan lemahnya pengawasan dan sikap apatis dari jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS).
Kemarahan Dody bukan tanpa alasan. Ia menyoroti sikap tim teknis di lapangan yang lebih sibuk mencari alasan atau pembenaran (excuse) saat ditanya mengenai hambatan proyek, alih-alih memberikan solusi konkret untuk mempercepat pembangunan. Lebih jauh, Dody mencium adanya ketidakberesan dalam hubungan antara oknum di instansinya dengan pihak penyedia jasa. Ia mengaku heran mengapa timnya terkesan "takut" atau segan terhadap kontraktor, yang memicu spekulasi adanya praktik gratifikasi di balik layar. Meski ia mengakui hal tersebut masih sebatas rumor, fakta di lapangan menunjukkan ketidaktegasan yang nyata dalam mengawal proyek strategis nasional tersebut.
Secara substansial, program Sekolah Rakyat merupakan pilar utama dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan yang layak. Dampak dari keterlambatan ini sangat fatal; fasilitas yang seharusnya sudah bisa digunakan oleh anak-anak sekolah pada awal Juli 2026 terancam tidak bisa beroperasi tepat waktu. Jika birokrasi dan eksekusi lapangan terus berjalan dengan mentalitas "bisnis seperti biasa", target nasional untuk menekan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan akan terhambat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat lapisan bawah yang menggantungkan harapan pada program ini.
Ketegangan ini semakin memuncak ketika ditemukan ketidaksesuaian antara target operasional Presiden dengan masa kontrak proyek. Dody mendapati bahwa kontrak pembangunan Sekolah Rakyat baru berakhir pada 23 Juli 2026. Hal ini jelas bertolak belakang dengan instruksi Presiden yang menghendaki sekolah sudah bisa menampung siswa baru pada awal Juli. Perbedaan jadwal ini mengindikasikan adanya sinkronisasi yang buruk antara perencanaan di kementerian dengan eksekusi di tingkat bawah, yang seolah-olah mengabaikan perintah prioritas dari kepala negara.
Menanggapi situasi ini, Dody memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS agar pengawasan proyek ke depan jauh lebih ketat dan profesional. Ia menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kementerian PU harus memiliki sense of urgency yang tinggi, terutama untuk program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Di sisi lain, tidak semua proyek Sekolah Rakyat bermasalah. Dody memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan di Surabaya, termasuk yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk., yang dinilai berjalan sesuai jalur. Kontrasnya kondisi antara proyek di Nganjuk dan Surabaya menjadi bukti bahwa pengawasan yang ketat dan profesionalisme kontraktor adalah kunci keberhasilan. Kini, publik menunggu langkah konkret Kementerian PU dalam membenahi birokrasi internalnya, agar Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tumpukan beton yang terlambat jadi, melainkan benar-benar menjadi ruang belajar yang siap mencetak generasi masa depan Indonesia sesuai target yang telah ditetapkan.
