Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi mendorong percepatan penggunaan Local Currency Transaction (LCT) sebagai instrumen utama dalam perdagangan internasional guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menegaskan bahwa struktur perdagangan Indonesia saat ini sangat mendukung transisi ini, mengingat mayoritas mitra dagang utama Tanah Air merupakan negara dengan ekonomi non-dolar. Pernyataan tersebut disampaikan Ferry di sela-sela agenda Bank of China Multilateral Business Dialogue di Jakarta, Jumat (10/4/2026), sebagai respons atas surplus neraca perdagangan sebesar US$ 1,27 miliar yang diraih Indonesia pada Februari 2026 lalu.
Secara teknis, LCT memungkinkan pelaku usaha untuk menyelesaikan transaksi lintas batas langsung menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, tanpa perlu mengonversinya ke dolar AS terlebih dahulu. Kerangka kerja yang telah dikembangkan Bank Indonesia dan pemerintah sejak 2018 ini kini telah menjangkau enam negara mitra strategis, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Skema ini didukung oleh infrastruktur keuangan yang matang, mulai dari fleksibilitas administrasi valuta asing hingga kehadiran Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) yang memfasilitasi kelancaran pertukaran mata uang di tingkat perbankan.
Dampak positif dari inisiatif ini terlihat jelas pada lonjakan statistik penggunaan. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, nilai transaksi LCT tercatat menembus angka US$ 8,45 miliar, melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya berada di kisaran US$ 3,21 miliar. Selain peningkatan nilai, basis pengguna pun tumbuh signifikan. Pada Februari 2026, jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan skema ini mencapai 14.621 entitas, dengan rata-rata bulanan sebesar 16.030 pengguna, angka yang jauh melampaui rata-rata bulanan tahun 2025 yang hanya di angka 9.720 pengguna.
Fenomena ini memberikan insight penting bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dengan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, Indonesia secara otomatis menekan risiko volatilitas nilai tukar yang sering kali mengganggu stabilitas harga barang impor maupun profitabilitas ekspor. Selain itu, efisiensi biaya transaksi menjadi keuntungan langsung bagi para pelaku usaha, karena mereka tidak lagi dibebani biaya konversi ganda. Langkah ini bukan sekadar tren kebijakan, melainkan upaya strategis untuk menciptakan ruang gerak yang lebih luas bagi arus perdagangan domestik agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi regional.
Untuk memastikan adopsi yang lebih masif, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas LCT Nasional yang melibatkan sepuluh kementerian dan lembaga. Fokus utamanya adalah menyederhanakan regulasi, memberikan insentif bagi pelaku usaha yang beralih ke mata uang lokal, serta memperkuat koordinasi kebijakan di sektor-sektor krusial seperti manufaktur, energi, transportasi, hingga jasa. Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun menjadi sorotan, mengingat kontribusi mereka saat ini baru berada di kisaran 10 hingga 19 persen dari total transaksi LCT. Hal ini mengindikasikan adanya ruang ekspansi yang sangat lebar bagi BUMN untuk menjadi pionir dalam transaksi berbasis mata uang lokal di masa mendatang.
Ke depan, keberhasilan skema LCT akan sangat bergantung pada kolaborasi erat antara otoritas moneter, perbankan, dan sektor privat. Dengan fondasi yang semakin kuat, langkah strategis ini diproyeksikan tidak hanya akan memperdalam pasar keuangan domestik, tetapi juga memperkokoh posisi tawar Indonesia dalam ekosistem keuangan multilateral. Dedolarisasi melalui LCT kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah menjadi tulang punggung baru dalam menjaga stabilitas dan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.
