Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi angka tersebut dengan nada cukup keras. Ia secara terbuka meragukan akurasi hitungan Bank Dunia dan menyebut proyeksi tersebut sebagai sebuah kekeliruan. Purbaya bahkan tidak segan melontarkan kritik tajam, menuding laporan tersebut telah menciptakan sentimen negatif yang tidak perlu bagi pasar domestik. Ia meyakini bahwa saat harga minyak dunia kembali stabil, Bank Dunia akan terpaksa meralat prediksinya. "Mereka sudah melakukan dosa besar karena menimbulkan sentimen negatif. Saya tunggu permintaan maaf mereka ketika harga minyak kembali normal," tegas Purbaya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk menanggapi situasi ini dengan kepala dingin. Airlangga memandang penurunan proyeksi tersebut sebagai konsekuensi logis dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi global. Ia berargumen bahwa revisi tersebut tidak hanya menimpa Indonesia, melainkan banyak negara lain di berbagai kawasan. Baginya, posisi Indonesia masih cukup tangguh mengingat proyeksi 4,7 persen tersebut tetap berada jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi hanya menyentuh angka 3,4 persen.
Perbedaan sikap antara dua pilar ekonomi pemerintah ini memberikan gambaran bagaimana narasi ekonomi dikelola di dalam negeri. Bagi investor, ketegasan Purbaya mungkin dianggap sebagai bentuk kepercayaan diri pemerintah, namun di sisi lain, sikap tenang Airlangga memberikan kesan bahwa pemerintah lebih fokus pada fundamental domestik daripada sekadar meributkan estimasi pihak luar. Secara empiris, perbedaan proyeksi antara lembaga internasional dan pemerintah bukanlah hal baru. Seringkali, pemerintah memiliki data yang lebih detail mengenai serapan anggaran dan realisasi proyek strategis yang mungkin tidak terbaca sepenuhnya oleh model statistik lembaga multilateral.
Dampak nyata dari silang pendapat ini terletak pada kepercayaan pasar (market confidence). Sentimen negatif yang dikhawatirkan Purbaya bisa memicu aksi wait and see dari investor jika narasi "ekonomi melambat" terus digaungkan tanpa penyeimbang. Sebaliknya, jika pemerintah mampu membuktikan melalui realisasi data kuartalan bahwa ekonomi tetap tumbuh di atas target, maka kredibilitas pemerintah di mata pasar akan semakin menguat. Hal ini menjadi krusial di tengah situasi geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian.
Lebih jauh lagi, catatan Bank Dunia sebenarnya tidak sepenuhnya bernada pesimis. Meski menurunkan target untuk 2026, mereka justru memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melesat hingga 5,2 persen pada 2027. Faktor utama yang membebani saat ini memang berasal dari volatilitas harga minyak dan kehati-hatian investor dalam menempatkan modal. Namun, jika efisiensi di sektor domestik terus digenjot dan stabilitas harga energi dapat dikendalikan, bukan mustahil Indonesia akan kembali mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen seperti yang terjadi pada tahun lalu.
Pada akhirnya, angka-angka dalam proyeksi hanyalah sebuah alat ukur, bukan vonis mati bagi ekonomi nasional. Bagi publik, yang paling krusial bukanlah siapa yang benar dalam berdebat, melainkan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah mampu meredam dampak kenaikan harga energi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Stabilitas ekonomi jauh lebih berharga daripada sekadar memenangkan perdebatan statistik dengan lembaga internasional.
