Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menetapkan kebijakan baru terkait biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) maskapai penerbangan domestik dengan batas maksimal sebesar 38 persen, yang berlaku mulai April 2026. Keputusan ini diambil pemerintah setelah melalui rangkaian diskusi intensif dengan para pelaku industri penerbangan nasional, guna merespons lonjakan harga avtur dunia yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik global. Langkah ini dipandang sebagai jalan tengah yang ideal agar industri penerbangan tetap bisa beroperasi secara sehat tanpa membebankan masyarakat secara berlebihan.
Perubahan regulasi ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2023, yang membatasi surcharge maksimal 10 persen untuk pesawat bermesin jet dan 25 persen untuk mesin propeller. Kini, pemerintah menyamaratakan batas maksimal tersebut menjadi 38 persen untuk kedua tipe mesin. Kebijakan ini sebenarnya melampaui usulan awal dari Indonesia National Air Carriers Association (INACA) yang hanya meminta kenaikan di angka 15 persen. Namun, pemerintah menegaskan bahwa mereka tetap menjaga tarif batas atas tiket pesawat agar tidak ikut melonjak, demi melindungi daya beli masyarakat.
Di balik keputusan ini, terdapat tekanan ekonomi yang nyata akibat kenaikan harga avtur yang mencapai lebih dari 60 persen di berbagai bandara di Indonesia. Sebagai gambaran, harga avtur dari PT Pertamina Patra Niaga yang sebelumnya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter, kini meroket tajam ke angka Rp22.000 hingga Rp25.000 per liter. Lonjakan harga ini merupakan dampak langsung dari gejolak harga minyak mentah global akibat situasi keamanan di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Dampak dari kebijakan ini tentu akan dirasakan langsung oleh calon penumpang, terutama dalam bentuk penyesuaian harga tiket pesawat. Kendati demikian, pemerintah mencoba meredam efek kejut tersebut dengan menggelontorkan subsidi sebesar Rp2,6 triliun yang difokuskan pada pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 11 persen selama dua bulan ke depan. Harapannya, intervensi ini dapat menjaga mobilitas masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga energi global yang tidak menentu. Selain itu, pemerintah juga telah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat yang pada tahun lalu mencapai Rp500 miliar, sebagai upaya meringankan beban operasional maskapai agar tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.
Sebagai informasi tambahan, fuel surcharge merupakan biaya tambahan yang diberlakukan maskapai untuk menutupi selisih harga bahan bakar yang bersifat volatil atau tidak stabil. Dalam sistem penerbangan, biaya bahan bakar merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar yang menyumbang porsi signifikan dalam struktur biaya operasional perusahaan. Dengan adanya mekanisme surcharge yang fleksibel, maskapai diharapkan tetap memiliki ruang untuk menutupi biaya operasional tanpa harus mengubah struktur tarif dasar yang sudah diatur dalam batas atas oleh pemerintah.
Ke depan, stabilitas harga tiket penerbangan domestik akan sangat bergantung pada dinamika konflik global dan efisiensi yang dilakukan oleh maskapai itu sendiri. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau situasi ini dalam jangka menengah, dengan harapan kebijakan penyesuaian ini mampu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis maskapai dan keterjangkauan akses transportasi udara bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan manajemen biaya maskapai menjadi kunci agar sektor penerbangan kita tetap mampu bertahan di tengah badai krisis energi global.
