Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan ekonomi yang menyasar sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) secara simultan guna merespons ketidakpastian ekonomi serta dinamika geopolitik global yang kian memanas. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (4/4/2026), menegaskan bahwa langkah kolaboratif yang terukur sangat krusial untuk menahan transmisi guncangan dunia agar tidak merembet ke stabilitas domestik.
Dalam pandangan Apindo, menjaga kesehatan ekonomi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu memerlukan pendekatan yang tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Dari sisi penawaran, pemerintah diminta untuk fokus pada upaya pengendalian biaya usaha, menjaga arus kas perusahaan agar tetap sehat, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor. Di sisi lain, kekuatan konsumsi domestik harus terus dijaga agar daya beli masyarakat tidak tergerus oleh tekanan inflasi atau fluktuasi harga energi yang tak terduga.
Dampak dari langkah ini sangat signifikan bagi kelangsungan industri di tanah air, terutama bagi sektor padat karya yang paling rentan terhadap perubahan harga bahan baku dan logistik. Jika pemerintah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengendalian harga energi dan nilai tukar, maka pelaku usaha memiliki ruang bernapas untuk mempertahankan kapasitas produksinya. Sebaliknya, tanpa stimulus yang tepat sasaran dan deregulasi yang memangkas ekonomi biaya tinggi (high cost economy), daya saing industri nasional terancam merosot di tengah persaingan pasar global yang kian ketat.
Sebagai penjelasan tambahan, strategi yang diusulkan Apindo mencakup kombinasi kebijakan jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek, prioritas utama terletak pada kelancaran rantai pasok dan stabilitas makro agar guncangan global tidak langsung memukul ekonomi domestik. Sementara untuk jangka menengah hingga panjang, fokus bergeser pada penguatan resiliensi struktural, seperti akselerasi ketahanan energi, peningkatan penggunaan bahan baku lokal untuk menekan impor, serta reformasi subsidi energi yang dilakukan secara bertahap tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat.
Efektivitas dari kebijakan ini sangat bergantung pada komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha. Shinta menekankan pentingnya semangat "Indonesia Incorporated," di mana pemerintah dan dunia usaha harus duduk bersama dalam ruang dialog yang konstruktif. Masukan berbasis data riil di lapangan akan membantu pemerintah memitigasi dampak kebijakan sejak tahap perumusan, sehingga aturan yang lahir nantinya benar-benar aplikatif, tidak menimbulkan disrupsi pada alur distribusi, dan tetap menjaga produktivitas nasional.
Pada akhirnya, di tengah arus ketidakpastian dunia yang sulit diprediksi, sinergi adalah aset terpenting bagi Indonesia. Langkah adaptif dan terukur yang didukung oleh transparansi komunikasi akan menjadi benteng pertahanan utama ekonomi kita. Dengan kolaborasi yang solid, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari guncangan luar, tetapi juga memiliki peluang untuk memperkuat fondasi industri dalam negeri agar lebih tangguh dan mandiri dalam jangka panjang.
