PT Pelindo (Persero) Regional II Bengkulu kini tengah tancap gas dalam pengembangan Pelabuhan Pulau Baai dengan menyiapkan lahan seluas 215 hektare yang diproyeksikan menjadi kawasan industri terpadu. Langkah strategis ini merujuk pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah ditetapkan sejak 2016, di mana kawasan tersebut dipersiapkan untuk menampung berbagai sektor pengolahan strategis. Sebagai tahap awal, pihak Pelindo menyiapkan 50 hingga 75 hektare lahan yang disesuaikan dengan regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
Pengembangan kawasan ini bukan sekadar wacana. General Manager PT Pelindo Regional II Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan pembaruan kajian kelayakan. Hal ini dilakukan karena kajian sebelumnya berfokus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang kini harus diubah menjadi kajian Kawasan Industri agar lebih relevan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pasar. Di kawasan tersebut, Pelindo merancang beberapa klaster industri utama, mulai dari pengolahan hasil perkebunan, hasil laut, hingga sektor pertambangan dan logistik.
Secara makro, kehadiran kawasan industri ini menjadi katalisator penting bagi perekonomian Bengkulu. Saat ini, terdapat ketimpangan distribusi komoditas curah cair di wilayah tersebut; dari kapasitas 1,4 juta ton yang tersedia, Pelabuhan Pulau Baai baru mampu menyerap sekitar 400 ribu ton. Sisanya, sebanyak 1 juta ton, justru mengalir melalui pelabuhan di luar Bengkulu seperti Teluk Bayur dan Panjang. Dengan berdirinya kawasan industri yang terintegrasi, potensi satu juta ton komoditas tersebut dapat ditarik kembali ke Pulau Baai, yang secara otomatis akan mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Pembangunan ini juga didorong oleh minat investor asing yang mulai menjajaki peluang di Bengkulu. Sektor pengolahan hasil laut menjadi salah satu yang paling diminati, dengan rencana pembangunan fasilitas lengkap mulai dari pembersihan, sterilisasi, hingga pengemasan kaleng yang memiliki nilai tambah tinggi. Sinergi antara pemerintah daerah dan pihak pengelola pelabuhan kini terus diintensifkan untuk memastikan jenis industri yang masuk benar-benar selaras dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi ini.
Namun, ambisi besar ini masih terganjal tantangan regulasi, khususnya terkait revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021. Saat ini, status Pelabuhan Pulau Baai masih terbatas sebagai Kawasan Transportasi, yang secara hukum belum mengizinkan aktivitas industri pengolahan di dalamnya. Revisi RTRW menjadi krusial agar kawasan tersebut memiliki fungsi ganda sebagai pusat transportasi sekaligus pusat industri. Pelindo bersama pemerintah daerah kini tengah berkoordinasi dengan DPRD untuk mempercepat proses revisi ini, mengingat dukungan regulasi yang kuat adalah fondasi utama bagi masuknya investasi.
Ke depan, keberhasilan transformasi Pelabuhan Pulau Baai akan menjadi barometer kemajuan ekonomi Bengkulu. Jika revisi tata ruang dapat segera dirampungkan, bukan tidak mungkin Bengkulu akan bertransformasi dari sekadar daerah transit menjadi pusat industri baru yang kompetitif di Sumatera. Konsistensi antara kebijakan pemerintah dan kesiapan infrastruktur dari Pelindo akan menjadi kunci apakah kawasan ini mampu menarik para pemain industri global atau justru kehilangan momentum di tengah persaingan ekonomi regional yang semakin ketat.
