Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi merombak aturan terkait pelaporan bulanan kegiatan registrasi kepemilikan saham melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Direksi yang berlaku efektif per 1 Mei 2026. Regulasi baru ini mewajibkan seluruh perusahaan tercatat untuk memberikan data yang jauh lebih detail mengenai struktur pemegang saham mereka, mencakup identitas hingga afiliasi, guna meningkatkan standar transparansi di pasar modal domestik. Pelaporan pertama dengan format baru ini akan mencakup data periode akhir April 2026.
Dalam ketentuan teranyar ini, emiten diwajibkan menyetor data mendalam yang mencakup kepemilikan saham di atas 5 persen, rincian kepemilikan saham direksi dan komisaris, serta afiliasi pengendali meski kepemilikannya di bawah 5 persen. Tidak hanya itu, BEI kini juga meminta perusahaan untuk melaporkan kepemilikan saham karyawan yang dibatasi (restricted stock) serta mengklasifikasikan investor berdasarkan tipe dan kategori yang ditetapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Data yang wajib dilaporkan meliputi Single Investor Identification (SID), nama, alamat, jumlah saham, hingga status pengendali.
Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis BEI untuk memitigasi risiko manipulasi pasar dan meningkatkan perlindungan bagi investor ritel. Dengan adanya pengungkapan yang lebih transparan mengenai siapa saja pengendali di balik sebuah emiten, investor kini memiliki akses informasi yang lebih tajam untuk menilai tata kelola perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Selain itu, kebijakan ini mempersempit ruang gerak bagi pihak-pihak yang mencoba menyembunyikan posisi kepemilikan melalui skema afiliasi yang rumit, sehingga menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan berintegritas tinggi.
Sebagai catatan tambahan, BEI memberlakukan sistem pengamanan data yang cukup ketat terkait informasi sensitif. Meskipun detail mengenai kepemilikan saham di atas 5 persen akan dipublikasikan secara luas agar bisa dipantau publik, BEI menegaskan bahwa data Single Investor Identification (SID) akan tetap dirahasiakan. Begitu pula untuk data pemilik manfaat (beneficial owner) dengan kepemilikan 10 persen atau lebih, informasi tersebut tidak akan ditampilkan secara publik. Data ini bersifat eksklusif dan hanya bisa diakses oleh pihak-pihak berkepentingan melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan bursa.
Salah satu terobosan paling signifikan dalam regulasi ini adalah hadirnya fitur peringatan High Shareholding Concentration (HSC) di situs resmi BEI. Fitur ini dirancang khusus untuk memberi sinyal kepada investor ketika sebuah emiten memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada segelintir pihak saja. Dengan bantuan KSEI, BEI kini menyajikan data yang lebih terstruktur dengan 39 klasifikasi tipe investor berdasarkan kepemilikan saham tanpa warkat (scripless), sehingga publik dapat membedakan antara investor institusi, korporasi, hingga individu dengan lebih akurat.
Penerapan aturan baru ini menjadi sinyal kuat bahwa pasar modal Indonesia sedang bertransformasi menuju standar keterbukaan informasi yang lebih modern dan akuntabel. Bagi para emiten, kewajiban ini menuntut ketelitian administrasi yang lebih tinggi, namun bagi investor, ini adalah langkah maju dalam meminimalisir asimetri informasi. Dengan data yang lebih terbuka dan transparan, kepercayaan publik terhadap integritas bursa diharapkan semakin menguat, sekaligus menjadi benteng pertahanan bagi investor dalam menavigasi dinamika pasar yang kian kompleks di masa depan.
