Harga minyak mentah dunia kembali mencatatkan angka psikologis baru setelah menembus level US$101,47 per barel pada perdagangan awal pekan ini, Senin (30/3/2026). Lonjakan harga yang signifikan ini dipicu oleh eskalasi konflik yang kian panas di kawasan Timur Tengah, terutama setelah keterlibatan kelompok Houthi yang didukung Iran. Ketegangan yang telah memasuki minggu kelima ini memicu pesimisme di kalangan pelaku pasar global akan adanya resolusi damai dalam waktu dekat, terlebih dengan adanya pengerahan tambahan pasukan militer Amerika Serikat ke kawasan tersebut.
Keterlibatan Houthi bukan sekadar manuver politik biasa, melainkan ancaman nyata bagi denyut nadi ekonomi dunia. Kelompok ini memiliki kapabilitas untuk menyasar infrastruktur energi vital di Arab Saudi serta mengganggu jalur pelayaran strategis di Laut Merah. Ketika serangan rudal ke Israel terus dilancarkan, risiko terhambatnya distribusi energi global menjadi momok baru bagi investor. Sebelumnya, dunia sudah dibuat cemas oleh gangguan di Selat Hormuz, jalur krusial yang mengalirkan sekitar 20 persen suplai minyak dan gas dunia. Kini, dengan ancaman yang meluas hingga ke jalur pelayaran Laut Merah, rantai pasok global berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian yang cukup pekat.
Secara fundamental, dampak dari krisis ini sangat mengkhawatirkan bagi perekonomian nasional. Jika eskalasi terus berlanjut dan gangguan meluas hingga ke Selat Bab-el-Mandeb—pintu utama menuju Terusan Suez—biaya logistik akan membengkak drastis. Sebagai informasi, sekitar 12 persen perdagangan dunia bergantung pada rute ini. Jika jalur tersebut terhambat, waktu pelayaran bisa bertambah hingga 15 hari, memicu lonjakan biaya asuransi kapal, dan pada akhirnya akan menggerus daya saing produk ekspor kita. Mengingat porsi ekspor Indonesia ke Eropa mencapai 13,4 persen, gangguan ini bukan lagi ancaman teoritis, melainkan ancaman nyata bagi neraca perdagangan nasional.
Sebagai penjelasan tambahan, ketergantungan Indonesia pada impor energi dan bahan baku pupuk membuat kita sangat rentan terhadap imported inflation. Ketika harga minyak dunia terkerek naik, biaya produksi di sektor pertanian dan manufaktur otomatis akan meningkat. Dampak berantainya adalah naiknya harga pangan dan energi di tingkat konsumen, yang secara langsung menekan daya beli masyarakat. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi terjadi karena biaya impor yang membengkak di tengah penurunan performa ekspor akibat kendala logistik internasional.
Melihat situasi ini, pemerintah dituntut untuk segera melakukan langkah mitigasi yang taktis. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyoroti bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel di atas asumsi APBN akan membebani kas negara sebesar Rp10,3 triliun. Artinya, jika harga minyak bertahan di angka tinggi, dibutuhkan tambahan belanja pemerintah hingga Rp515 triliun untuk menutupi subsidi energi dan pupuk. Langkah diplomasi dengan pihak-pihak terkait, realokasi anggaran yang efisien, hingga penguatan subsidi transportasi publik menjadi opsi yang harus segera dieksekusi agar beban rakyat tidak semakin berat.
Ke depan, krisis ini semestinya menjadi alarm keras bagi Indonesia untuk serius mempercepat transisi energi. Ketergantungan yang terlalu besar pada energi fosil membuat kedaulatan ekonomi kita sangat mudah diombang-ambingkan oleh situasi geopolitik di belahan dunia lain. Pengembangan energi terbarukan—mulai dari tenaga surya, angin, hingga mikrohidro—bukan lagi sekadar pilihan ramah lingkungan, melainkan strategi pertahanan nasional untuk menjaga stabilitas harga dan kemandirian energi di tengah ketidakpastian global yang kian sulit diprediksi.
