Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hanyalah solusi jangka pendek untuk meredam dampak kenaikan harga energi akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mendesak pemerintah untuk segera beralih dari sekadar kebijakan teknis ke arah diversifikasi energi yang lebih konkret guna menghadapi ancaman lonjakan harga minyak dunia yang kini telah menembus angka US$ 115 per barel.
Ketergantungan pada bahan bakar fosil yang masih sangat tinggi membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap guncangan pasar global. Krisis energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah bukan sekadar masalah harga, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas biaya operasional industri dan daya beli masyarakat. Jika Indonesia tidak segera mempercepat transisi energi, inflasi akibat mahalnya biaya logistik dan transportasi akan menjadi beban panjang yang sulit diatasi hanya dengan kebijakan pembatasan mobilitas seperti WFH.
Penting untuk dicatat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki rekam jejak dalam merencanakan energi alternatif, namun kerap terbentur pada konsistensi kebijakan. Bob Azam menyoroti pengalaman satu dekade lalu, saat harga minyak dunia sempat menyentuh angka fantastis US$ 140 per barel. Saat itu, wacana pengembangan bahan bakar nabati sempat mengemuka, namun minat tersebut justru meredup seiring turunnya harga minyak global. Pola "hangat-hangat tahi ayam" ini yang kini dikritisi agar tidak terulang kembali di masa depan.
Belajar dari negara lain, Indonesia memiliki banyak ruang untuk melakukan perbaikan. Brasil, misalnya, telah membuktikan kesuksesan pengembangan bioetanol dari tebu sejak tahun 1975, sebuah langkah yang terbukti mampu menjaga ketahanan energi nasional mereka di tengah badai krisis global. Sementara itu, India menunjukkan langkah progresif dengan mengalokasikan anggaran hingga US$ 9 miliar untuk mendorong pemanfaatan tenaga surya ke jutaan rumah tangga. Sangat kontras dengan kondisi di tanah air, di mana pemanfaatan panel surya di tingkat rumah tangga justru masih menghadapi berbagai hambatan regulasi.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menunjukkan sinyal pergerakan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyiapkan peta jalan mandatori campuran bioetanol (E20) serta percepatan biodiesel (B50) yang ditargetkan rampung pada 2028. Langkah ini dianggap krusial, terutama karena pada titik harga minyak dunia di atas US$ 100 per barel, penggunaan bahan bakar campuran justru menjadi opsi yang jauh lebih ekonomis dibandingkan terus-menerus mengandalkan impor bensin konvensional.
Ke depannya, keberhasilan transisi energi nasional tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan pada ketegasan eksekusi. Pemerintah dituntut untuk menyusun peta jalan yang jelas, transparan mengenai pembagian tugas antarlembaga, dan yang terpenting, menjaga kedisiplinan dalam implementasi. Tanpa komitmen yang solid untuk menanggalkan ketergantungan pada energi fosil, kebijakan-kebijakan yang diambil hari ini mungkin hanya akan menjadi solusi tambal sulam yang tidak memberikan dampak jangka panjang bagi kedaulatan energi Indonesia.
