Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lonjakan aduan terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, dengan total 2.443 laporan masuk ke sistem hingga 25 Maret 2026. Dari jumlah tersebut, baru 173 kasus yang dinyatakan rampung, sementara 1.461 kasus lainnya masih dalam proses penanganan intensif. Menanggapi situasi ini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah menginstruksikan para gubernur di seluruh Indonesia untuk segera menerjunkan pengawas ketenagakerjaan guna memverifikasi setiap laporan di lapangan, baik yang masuk melalui Posko THR pusat maupun dinas tenaga kerja setempat.
Masifnya jumlah aduan ini menjadi alarm bagi stabilitas hubungan industrial di Indonesia. Dampak yang dirasakan pekerja bukan sekadar masalah finansial jelang hari raya, tetapi juga menyangkut hak dasar yang seharusnya menjamin kesejahteraan mereka. Ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban ini, kepercayaan karyawan terhadap pemberi kerja akan luntur, yang pada akhirnya memicu penurunan produktivitas dan potensi konflik sosial di lingkungan kerja. Tanpa penegakan hukum yang tegas, fenomena pengaduan THR akan terus berulang sebagai "penyakit musiman" yang merugikan hak-hak normatif buruh.
Secara aturan, pemberian THR adalah kewajiban mutlak yang tidak boleh dicicil dan harus dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya. Regulasi pun telah menetapkan sanksi berat bagi pelanggar. Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pengusaha yang terlambat membayar wajib membayar denda sebesar 5 persen dari total THR tanpa menghilangkan kewajiban pokoknya. Lebih jauh, PP Nomor 36 Tahun 2021 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan operasional perusahaan bagi mereka yang membandel.
Di balik ketegangan ini, terdapat realitas yang kompleks. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengakui bahwa akar masalah sering kali bukan sekadar ketidakpatuhan, melainkan kondisi arus kas perusahaan yang tertekan. Hal ini diamini oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, yang menyebut bahwa banyak pengusaha sebenarnya memiliki niat baik, namun terbentur kemampuan finansial. Menurutnya, dialog bipartit yang sehat antara perusahaan dan karyawan sering kali diabaikan, padahal komunikasi terbuka menjadi kunci utama untuk meredam potensi sengketa sebelum masuk ke ranah hukum.
Namun, pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi pengabaian hak pekerja. Kemnaker sejauh ini telah menerbitkan ratusan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, nota pemeriksaan, hingga rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut. Ke depan, pemerintah memprediksi bahwa masalah ini akan tetap membayangi setiap tahunnya, terutama jika terjadi gejolak ekonomi yang memicu PHK massal pasca-Lebaran.
Pada akhirnya, penyelesaian polemik THR tidak bisa hanya mengandalkan ancaman sanksi semata. Diperlukan sinergi antara kesiapan finansial perusahaan, kepatuhan regulasi, serta kematangan dialog di tingkat internal. Bagi pekerja, THR adalah hak yang sudah menjadi bagian dari perencanaan hidup, sementara bagi pengusaha, ini adalah ujian integritas dalam menjaga hubungan industrial. Pemerintah diharapkan tidak hanya sekadar menerima aduan, tetapi juga mampu menjadi penengah yang solutif agar hak pekerja tetap terlindungi tanpa harus mengorbankan keberlangsungan usaha di masa depan.
