Pemerintah memproyeksikan lonjakan kebutuhan susu sebesar 1,5 juta liter dan daging sapi sebanyak 47 ribu ton pada tahun 2029 mendatang. Peningkatan drastis ini dipicu oleh implementasi masif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah di seluruh penjuru Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa angka kebutuhan ini bukan sekadar statistik, melainkan "lampu hijau" bagi para investor untuk masuk dan memperkuat industri peternakan dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat di sela-sela konferensi internasional transformasi industri peternakan berkelanjutan di gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Jumat (27/3/2026). Baginya, pasar domestik saat ini telah menunjukkan stabilitas yang cukup kuat untuk menyerap lonjakan permintaan protein tersebut. Kondisi ini menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk beralih dari sekadar menjaga ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan yang mandiri.
Dampak dari kebijakan ini diprediksi akan menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial nasional. Dengan adanya kepastian serapan pasar melalui program MBG, sektor peternakan yang selama ini kerap terpinggirkan kini memiliki daya tawar tinggi. Keberhasilan program ini tidak hanya akan meningkatkan standar gizi masyarakat secara merata, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor agribisnis dan menekan ketergantungan pada produk impor yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional.
Untuk mencapai target swasembada susu sebesar 96 persen dan daging sapi sebesar 70 persen pada 2029, pemerintah telah menyiapkan strategi agresif. Salah satu langkah konkretnya adalah rencana pengadaan 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi potong untuk keperluan pembibitan. Hal ini dilakukan karena Indonesia masih menghadapi tantangan berat, terutama pada tingkat produktivitas peternak rakyat yang masih mengandalkan pola tradisional. Saat ini, lebih dari 90 persen produksi susu dan daging nasional dikelola oleh peternak kecil dengan skala yang terfragmentasi, sehingga sulit mencapai efisiensi yang optimal.
Lebih jauh, pemerintah kini memprioritaskan pengembangan "Sapi Merah Putih" sebagai solusi inovatif. Proyek ini merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah, akademisi, dan pihak swasta untuk menghasilkan bibit sapi dengan produktivitas tinggi yang sesuai dengan karakteristik iklim Indonesia. Selain inovasi bibit, pemerintah juga tengah membenahi rantai pasok dengan mendorong konsolidasi peternakan kecil ke dalam pusat-pusat produksi terintegrasi skala besar. Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya pakan yang tinggi sekaligus memitigasi risiko biosekuriti seperti ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK).
Ke depan, tantangan utama yang harus ditaklukkan adalah lemahnya struktur pembibitan lokal dan konflik lahan. Selama ini, banyak perusahaan swasta lebih memilih jalur pintas melalui penggemukan (fattening) daripada melakukan pembibitan yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Oleh karena itu, pemerintah kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor lokal untuk masuk ke riset peternakan.
Dengan kombinasi antara intervensi teknologi, dukungan investasi swasta, dan transformasi pola manajemen peternakan, target kemandirian pangan 2029 bukanlah hal yang mustahil. Jika seluruh elemen ini mampu bersinergi, Indonesia tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi warganya secara mandiri, tetapi juga berpeluang menjadi pemain kunci dalam industri peternakan di kawasan Asia Tenggara. Momentum ini adalah titik balik bagi bangsa untuk membuktikan bahwa kedaulatan pangan bisa dicapai dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang konsisten.
