Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menyatakan sikap menghormati keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memvonis 97 perusahaan penyelenggara layanan pinjaman daring (pindar) melanggar aturan persaingan usaha tidak sehat. Dalam sidang putusan pada 26 Maret 2026, KPPU menyatakan para pelaku usaha tersebut terbukti melakukan praktik kartel terkait penetapan bunga pinjaman yang melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akibat pelanggaran ini, KPPU menjatuhkan sanksi denda akumulatif mencapai Rp755 miliar kepada puluhan perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menegaskan bahwa pihaknya terus mencermati perkembangan kasus ini. Meskipun OJK menghormati proses hukum di KPPU, otoritas tetap memegang kendali penuh dalam mengawal tata kelola industri melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2025. Regulasi tersebut menjadi landasan utama bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) dalam menentukan besaran manfaat ekonomi, guna memastikan iklim industri tetap sehat, transparan, dan tidak merugikan masyarakat.
Di sisi lain, putusan ini memicu ketegangan di internal industri. Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menyatakan kekecewaan mendalam atas vonis tersebut dan menegaskan bahwa mayoritas anggota asosiasi akan menempuh jalur hukum lanjutan, yakni banding. Argumen utama pihak industri adalah bahwa penetapan batas atas manfaat ekonomi yang dituduhkan sebagai kartel, justru merupakan arahan langsung dari OJK pada masa lalu. Langkah ini diambil bukan untuk memonopoli pasar, melainkan sebagai tameng untuk mencegah praktik predatory lending yang sempat marak dilakukan oleh entitas pinjol ilegal dengan bunga mencekik.
Secara fundamental, kasus ini memberikan dampak krusial bagi ekosistem ekonomi digital Indonesia. Vonis denda jumbo sebesar Rp755 miliar berpotensi menekan permodalan perusahaan fintech, yang pada akhirnya bisa memengaruhi akses masyarakat terhadap pendanaan cepat. Namun, di sisi positif, ketegasan KPPU menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap perilaku korporasi di sektor keuangan digital akan semakin ketat. Konsumen kini memiliki harapan bahwa struktur biaya pinjaman akan lebih kompetitif dan transparan, karena praktik penyeragaman bunga oleh asosiasi tidak lagi mendapat ruang untuk beroperasi.
Perlu dipahami bahwa perselisihan ini berakar dari penyelidikan panjang yang dilakukan KPPU sejak tahun 2023. Fokus utama penyelidikan adalah adanya dugaan pengaturan bunga pinjaman yang dianggap sebagai bentuk monopoli. Meskipun asosiasi berdalih bahwa langkah tersebut adalah bentuk kepatuhan terhadap arahan regulator untuk melindungi konsumen, KPPU tetap berpegang pada prinsip persaingan usaha yang sehat, di mana setiap pelaku usaha seharusnya menetapkan harga secara mandiri berdasarkan efisiensi masing-masing, bukan melalui kesepakatan kolektif yang membatasi ruang kompetisi.
Sebagai penutup, perseteruan antara KPPU dan industri pinjol ini merupakan refleksi dari pendewasaan pasar keuangan digital di Indonesia. Di satu sisi, industri memerlukan panduan yang jelas agar tidak terjebak dalam praktik persaingan yang melanggar hukum, sementara di sisi lain, regulator harus mampu menjembatani kebutuhan perlindungan konsumen dengan iklim usaha yang kompetitif. Ke depan, hasil proses banding akan menjadi penentu preseden hukum penting dalam menentukan sejauh mana batasan koordinasi antara asosiasi dan regulator dapat dilakukan tanpa menyalahi prinsip persaingan usaha yang sehat. Stabilitas industri akan sangat bergantung pada bagaimana otoritas mampu menyelaraskan regulasi yang ada dengan dinamika persaingan pasar yang terus berkembang.
